Menteri PPPA Minta Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah di Luwu Timur Didalami Utuh

Kompas.com - 08/10/2021, 17:50 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat berdialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (4/5/2021). Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat berdialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (4/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta seluruh pihak mendalami kasus pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya secara utuh dari berbagai perspektif.

"Saya mengajak semua pihak bersama-sama mendalami dan memahami kembali kasus ini secara utuh dengan berbagai perspektif. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak," ujar Bintang, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/10/2021).

Menurut dia, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius.

Baca juga: Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan

Dengan demikian, penanganan terhadap korban dan pelaku pun disebutkannya harus mendapat perhatian serius.

"Termasuk mengutamakan hak-hak anak yang menjadi korban," kata dia.

Bintang menegaskan, semua pihak harus berhati-hati dan cermat menanggapi kasus yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 2019 tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengatakan, seluruh pihak harus menghargai setiap proses hukum yang telah dilakukan.

Namun, penanganan tetap tidak mengabaikan kepentingan terbaik anak.

Baca juga: Kasus Tiga Anak Diperkosa Ayah di Luwu Timur, Ini Tanggapan Kementerian PPPA

Oleh karena itu, pihaknya pun akan menurunkan tim Sahabat Perempuan dan Anak (Sapa 129) untuk melakukan asesmen lanjutan atas penanganan kasus tersebut.

"Kami akan menurunkan tim untuk mendalami penanganan kasus ini. Kami harap semua pihak dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam prosesnya," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mendorong seluruh pihak terutama pendamping kasus untuk turut mengumpulkan setiap informasi penting terkait kasus tersebut.

Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan, kasus tersebut akan dibuka kembali.

Terlebih, apabila bukti-bukti yang diberikan kepada pihak kepolisian sudah cukup.

Baca juga: Muncul Tagar #PercumaLaporPolisi, Pimpinan Komisi III: Wajar, Karena Laporan Korban di Luwu Timur Malah Ditolak

Adapun dalam kasus pelecehan seksual anak yang viral di media sosial itu, sejak tahun 2019 sampai 2020 Kementerian PPPA sudah melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UP TD PPA) dan Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.