Wapres Minta Jateng Pastikan Data KPM Terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah memastikan data dan informasi keluarga penerima manfaat (KPM) di setiap kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.

Lima kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi prioritas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes.

"Saya meminta Gubernur Jawa Tengah dan para bupati dari lima kabupaten prioritas segera memastikan data dan informasi KPM di setiap kabupaten," kata Ma'ruf saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Yakin Jateng Siap Penuhi Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Data dan informasi tersebut dibutuhkan dalam penyaluran tambahan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai desa (BLT-desa).

Dengan demikian, upaya mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di 5 kabupaten dapat tercapai.

Menurut Ma'ruf, kolaborasi seluruh pemangku kebijakan pun dibutuhkan dalam menanggulangi masalah kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

"Sekalipun tantangan menanggulangi kemiskinan ekstrem sangat besar, namun dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan, maka dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah sesuai target," kata dia.

Ma'ruf pun meminta agar dunia usaha yang beroperasi di Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

Salah satunya dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menggunakan pendekatan dan sasaran sama dengan program pemerintah.

Baca juga: Wapres: Perlu Pemutakhiran Data KPM untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan laman Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, pemprov menargetkan penurunan rata-rata 1 persen per tahun.

Rata-rata tersebut dihitung dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Target angka kemiskinan di Jateng pada 2023 sebesar 7,48 persen.

Adapun tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada 2018 tercatat 11,19 persen dari total jumlah penduduk.

Menurut Ma'ruf, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem juga mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu sebesar 1,9 dolar AS purchasing power parity (PPP) per kapita per hari.

Kemiskinan ekstrem juga dinilai bukan berdasarkan ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Berdasarkan ukuran tersebut, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Bisa Tuntas pada 2024