Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Komponen Cadangan Hanya untuk Kepentingan Pertahanan Negara

Kompas.com - 07/10/2021, 11:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, komponen cadangan atau komcad hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Ia menekankan, komcad tidak boleh melakukan kegiatan secara mandiri.

Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan dalam upacara penetapan 3.103 komponen cadangan di Pusdiklatpassus, Bandung Barat, Kamis (7/10/2021).

“Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara Penetapan Komponen Cadangan

Jokowi menyebutkan, masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari. Setelah ditetapkan, anggota komponen cadangan kembali ke profesi masing-masing dan beraktivitas seperti biasa.

Masa aktif komponen cadangan hanya pada saat mengikuti pelatihan dan mobilisasi. Namun, anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara.

Komponen cadangan dikerahkan apabila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Kemudian, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI.

“Artinya tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri,” tegasnya.

Menurut Presiden, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segalanya.

TNI sebagai komponen utama selalu siaga, namun perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Baca juga: Jokowi Tetapkan 3.103 Orang Komponen Cadangan 2021


Ia mengatakan, pertahanan RI bersifat semesta atau melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara, ujar Jokowi.

Jokowi pun berterima kasih kepada anggota komponen cadangan yang telah mendaftar serta mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela.

“Penetapan komponen cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kita,” kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com