Paguyuban Korban Sayangkan SKB Pedoman UU ITE Tak Lindungi Saiful Mahdi hingga ke MA

Kompas.com - 06/10/2021, 19:50 WIB
Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir saat akan memasuki Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Ia akan menjalani vonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar UU ITE, akibat melontarkan kritik pedas terkait sistem di USK. Dalam proses perjalanannya, Saiful Mahdi akan menerima amnesti dari Presiden. KOMPAS.COM/DASPRIANI Y. ZAMZAMI/ Dok. Dian RubiyantiSaiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir saat akan memasuki Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Ia akan menjalani vonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar UU ITE, akibat melontarkan kritik pedas terkait sistem di USK. Dalam proses perjalanannya, Saiful Mahdi akan menerima amnesti dari Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Paguyuban Korban Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Paku ITE) Muhammad Arsyad menyayangkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE yang ditandatangani pada Juni 2021 tidak terimplementasi hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

Hal itu dikatakannya berdasarkan kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dijerat UU ITE dan ditahan pada 2 September 2021 dengan lama masa penjara tiga bulan.

"Dalam SKB yang baru saja diterbitkan pemerintah, ternyata enggak berselang lama, Pak Saiful Mahdi telah divonis ataupun diputuskan kasasinya, dinyatakan tetap bersalah oleh Mahkamah. Artinya apa? Dalam produk hukum, SKB ini tidak begitu dilirik oleh Mahkamah atau sistem peradilan," kata Arsyad dalam konferensi pers Koalisi Advokasi Saiful Mahdi, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Istri Saiful Mahdi: Kami dari Aceh, Suara Kami Didengar Presiden Itu Sesuatu yang Ajaib..

Perlu diketahui, pada 23 Juni 2021, SKB itu diteken oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Menurutnya, pemerintah telah gagal melindung masyarakat meski sudah ada SKB tersebut. Sebab, SKB tersebut bukanlah norma hukum melainkan hanya petunjuk teknis.

Padahal, Menko Polhukam Mahfud MD pada saat penandatanganan SKB mengatakan, pedoman tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan masyarakat.

"Sehingga perlu ada tanggung jawab pemerintah, melihat dari kegagalan atau kesalahan dalam merumuskan suatu produk hukum," imbuh Arsyad.

Menurut Arsyad, masyarakat yang mengetahui masih adanya korban dari pasal-pasal bermasalah UU ITE kemudian bergerak membuat satu petisi dukungan terhadap Saiful Mahdi agar mendapatkan amnesti.

Terbukti, dukungan itu kini terus mengalir bahkan telah menembus angka 74.000 dukungan masyarakat.

Baca juga: Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi

"Tentunya dukungan dan support itu tidak dilihat dari kedekatan atau emosional saja. Tapi melihat ada kecacatan dalam sistem hukum kita, terkhusus dalam ranah kebebasan berekspresi," jelasnya.

Arsyad mengaku, harapannya untuk Saiful Mahdi kini berada pada pundak DPR RI selaku yang akan memutuskan pertimbangan terhadap amnesti dari Presiden.

Ia pun menilai, proses di DPR akan menjadi ujung memperjuangkan Saiful Mahdi agar terbebas dari jeratan hukum yang tengah dijalaninya.

"Langkah terakhir yang kita harapkan ada di DPR, walaupun hanya memberikan pertimbangan, tapi ini proses ujung tombak. Ini adalah ujung dari perjalanan. Bagaimana Saiful dapat persetujuan dari DPR," tutur Arsyad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

Nasional
Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.