Kompas.com - 06/10/2021, 18:53 WIB
Pengunjung menunjukkan layar gawai usai memindai kode batang (QR Code) menggunakan aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (1/10/2021). Pasar Mayestik menjadi salah satu dari enam lokasi pasar rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPengunjung menunjukkan layar gawai usai memindai kode batang (QR Code) menggunakan aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (1/10/2021). Pasar Mayestik menjadi salah satu dari enam lokasi pasar rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan, aplikasi PeduliLindungi maupun situs pedulilindungi.id tak pernah melakukan pungutan biaya pendaftaran vaksinasi Covid-19 dari masyarakat.

Hal ini disampaikannya menanggapi keberadaan situs pedulilindungiq.com mewajibkan pembayaran sebesar Rp 1.000.000 untuk pendaftaran vaksinasi Covid-19.

"Aplikasi PeduliLindungi dan situs pedulilindungi.id yang resmi tidak melakukan pemungutan biaya untuk keperluan apapun kepada para pengguna, termasuk untuk keperluan pendaftaran vaksin," ujar Dedy dilansir dari siaran pers di laman resmi Kementerian Kominfo, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Pengunjung Taman di Kota Tangerang Akan Diskrining Pakai Aplikasi PeduliLindungi

"Kementerian Kominfo mengimbau agar masyarakat hanya mengakses situs resmi pedulilindungi.id serta mengunduh aplikasi resmi PeduliLindungi yang tersedia di App Store dan Google Play Store," tegasnya.

Dedy melanjutkan, situs pedulilindungiq.com merupakan situs yang tak terkait dengan PeduliLindungi. Menurutnya, seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungiq.com tidak terkait dengan situs pedulilindungi.id.

Selain itu, dia memastikan situs palsu tersebut tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan Covid-19 dalam bentuk apapun.

Kementerian Kominfo saat ini telah melakukan pemutusan akses terhadap situs pedulindungiq.com yang menggunakan atribut logo, gambar, dan tema menyerupai situs pedulilindungi.id

Baca juga: Aturan Terbaru Penggunaan PeduliLindungi Selama PPKM 5-18 Oktober 2021

Dedy pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan aplikasi PeduliLindungi.

Apabila masyarakat menemukan situs atau aplikasi lain selain Aplikasi PeduliLindungi yang resmi, masyarakat dapat segera melaporkannya.

"Kementerian Kominfo meminta masyarakat untuk melakukan pelaporan ke aduankonten.id atau kanal-kanal aduan konten lain yang telah disediakan," tambah Dedy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

Nasional
DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

Nasional
Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Nasional
Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Nasional
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.