Kompas.com - 06/10/2021, 17:02 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada tahun 2004 sudah ada 1.291 kasus korupsi yang telah diproses.

Berdasarkan perkara korupsi yang ditangani itu, ujar dia, modus korupsi terbanyak adalah penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.

"Sebagian besar itu menyangkut perkara suap, itu kalau kita pecah lagi itu penyuapan kebanyakan juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa," ujar Alex dalam webinar Stranas PK "Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi", Rabu (6/10/2021).

Baca juga: KPK Koordinasi dengan Kejagung, BPK, dan BPKP Terkait Dugaan Korupsi Pembelian LNG Pertamina

Dari angka tersebut, ucap dia, terdapat 22 orang gubernur yang sudah ditindak oleh KPK, selain gubernur, korupsi juga melibatkan 133 Bupati/walikota dan 281 anggota DPR dan DPRD.

Alex mengatakan, sepanjang 2020 hingga Maret 2021 KPK telah menangani 36 kasus korupsi dengan berbagai modus, misalnya, penyuapan, pemberian gratifikasi, pemberian harga perkiraan sendiri (HPS) yang terlalu tinggi atau mark up dari harga wajar.

"Itu modus-modus yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi," kata dia.

Modus korupsi itu, menurut Alex, sangat mengkawatirkan. Sebab, Presiden Joko Widodo mencanangkan percepatan pembangunan dengan tiga fokus utama yang salah satunya yakni pembangunan di bidang infrastruktur.

Khusus untuk prioritas pembangunan infrastruktur, ujar dia, dapat terlihat dari besaran anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Kalau kita lihat tahun 2019 itu anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur di PUPR saja mencapai Rp 119 triliun, tahun 2020 ini dikucurkan dana Rp 120 triliun dan tahun 2021 mencapai Rp 150 triliun," kata Alex.

"Dengan realisasi anggaran rata-rata mencapai Rp 87 triliun, sangat besar, dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur," ucap dia.

Baca juga: Ditahan sebagai Tersangka Kasus Korupsi, Kepala SMAN 19 Kota Bekasi Dinonaktifkan

Oleh karena itu, menurut Alex, dengan adanya korupsi dan kolusi pada pengadaan infrastruktur dan jasa konstruksi, percepatan pembangunan yang diharapkan menjadi tidak optimal. 

Selain itu, tidak dapat dinikmati masyarakat luas, dan akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang diadakan.

"Stranas PK telah mendorong kementerian PUPR dan LKPP untuk terus menerus memperbaiki sistem pengadaan yang mengedepankan prinsip pencegahan korupsi antara lain optimalisasi dan digitalisasi pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang standar atau yang dapat distandarkan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Nasional
Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Nasional
Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Nasional
Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.