Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi

Kompas.com - 06/10/2021, 15:46 WIB
Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir saat akan memasuki Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Ia akan menjalani vonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar UU ITE, akibat melontarkan kritik pedas terkait sistem di USK.***** KOMPAS.COM/DASPRIANI Y. ZAMZAMI/ Dok. Dian RubiyantiSaiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir saat akan memasuki Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Ia akan menjalani vonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar UU ITE, akibat melontarkan kritik pedas terkait sistem di USK.*****

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saiful Mahdi, mengkritik hasil tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di Unsyiah.

Saiful mengkritik hasil tes CPNS tersebut lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus.

Kritik disampaikan oleh Saiful pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp ‘Unsyiah KITA’, yang berbunyi;

"Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi".

Baca juga: 38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Tak terima atas kritik tersebut, Dekan Fakuktas Teknik Unsyiah Taufiq Mahdi lantas melaporkan Saiful ke Polrestabes Banda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah dilaporkan, Saiful kemudian menjalani pemeriksaan. Tepat pada 2 September 2019, pihak penyidik Polrestabes Banda Aceh menetapkan Saiful sebagai tersangka pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE.

Pada 4 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kemudian menetapkan Saiful Mahdi bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta.

Saiful tak terima dengan putusan itu. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun ditolak. Saiful kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun ditolak juga.

Baca juga: Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Putusan MA menguatkan hukuman yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Banda Aceh.

Pada 16 September 2021, sebanyak 38 akademisi dari Australia mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan Saiful Mahdi.

Lalu, pada 21 September 2021, istri dan pengacara Saiful Mahdi juga berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait upaya pemberian amnesti.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.