Partai Buruh Akan Mendaftar ke Kemenkumham Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Butuh telah mendeklarasikan kebangkitannya melalui kongres yang diadakan di Jakarta, Selasa (5/10/2021) kemarin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Buruh, Ferri Nuzarli mengatakan, pihaknya akan mendaftarkan partainya secara resmi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pekan depan.

"Direncanakan minggu depan (mendaftar ke Kemenkumham)," kata Ferri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/10/2021).

Kendati demkian, Ferri belum memberikan tanggal pasti dari rencana pendaftaran tersebut.

Ferri menambahkan, dalam pekan ini partainya masih menyusun struktur kepengurusan lengkap.

"Rencana minggu ini mulai kita susun bersama tim formatur," ujarnya.

Baca juga: Demokrat Harap Partai Buruh Konsisten Perjuangkan Nasib Rakyat

Diketahui, sejauh ini baru ada sejumlah nama pengurus inti dari Partai Buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh (KSPI) Said Iqbal terpilih menjadi Presien Partai Buruh periode 2021-2026.

“Presiden Partai Buruh 2021 2026 adalah Said Iqbal, yang juga adalah Presiden KSPI,” kata Iqbal dalam konferensi pers saat membacakan susunan baru Partai Buruh, Selasa (5/10/2021).

Dalam struktur kepengurusan inti terdapat nama Agus Supriyadi sebagai Wakil Presiden, Ferri Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal, dan Luthano Budyanto sebagai Bendahara Umum.

Selain itu, Partai Buruh juga memiliki posisi Ketua Badan Pendiri atau Majelis Rakyat. Posisi itu akan ditempati oleh Sonny Pudjisasono.

Kemudian, untuk posisi Ketua Majelis Nasional adalah Agus Ruli Ardiansyah dan Ketua Mahkamah Partai adalah Riden Hatam Aziz.

Iqbal berharap Partai Buruh bisa maju dan lolos Pemilu 2024. Menurut dia, Partai Buruh siap untuk bertanding dalam kontestasi pemilu mendatang.

Baca juga: Partai Buruh Kembali Dideklarasikan, Ini Bedanya Dari yang Lama

Ia juga menegaskan Partai Buruh sudah memenuhi syarat pembuatan partai yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Partai Buruh sudah memiliki susunan kepengurusan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

“Kami sudah ada di 409 kabupaten kota dari total 514 kabupaten kota atau kalau dipresentasekan 80 persen,” ungkapnya.