Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Nasib Eks Pegawai KPK dan Politik Dua Kaki Jokowi

Kompas.com - 06/10/2021, 13:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"KAMI berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri."

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Menurut dia, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Niat Kapolri ini disampaikan dua hari jelang pemecatan puluhan pegawai KPK yang disebut tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pemecatan para pegawai yang selama ini gigih memberantas korupsi ini dilakukan lebih cepat dari seharusnya.

Karena sesuai ketentuan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 202, pemberhentian dijadwalkan dilakukan pada 1 November mendatang.

Dibuang KPK dipinang Polri

Niat Polri merekrut eks para pegawai KPK ini bukan isapan jempol. Kapolri mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana ini. Presiden Jokowi kabarnya juga telah membalas surat Kapolri dan merestui.

Tak hanya berkirim surat, Mabes Polri juga menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan pegawai yang dipecat KPK. Pertemuan perdana dilakukan Senin (4/10/2021.

Pertemuan digelar guna berdiskusi dan menyamakan persepsi mengenai rencana Polri merekrut para pegawai yang dibuang komisi antirasuah ini.

Rencana Polri merekrut eks pegawai KPK ini seolah menguatkan dugaan tidak beresnya proses alih status pegawai KPK melalui mekanisme TWK.

Pasalnya, para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK, berstatus merah dan tidak bisa dibina lagi ini justru bakal direkrut Polri, institusi penegak hukum yang (pasti) mensyaratkan para pegawainya sudah khatam soal wawasan kebangsaan.

Langkah Polri ini secara tak langsung juga menganggap para pegawai yang dibuang KPK ini tak bermasalah secara wawasan kebangsaan dan menunjukkan jika TWK yang digunakan sebagai alat penilaian tidak valid.

TWK hanya akal-akalan dan digunakan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang selama ini gigih memberantas korupsi.

Politik dua kaki Jokowi

Sejumlah kalangan mengapresiasi rencana Polri merekrut eks para pegawai KPK ini. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi atas polemik yang terjadi selama ini.

Selain itu masuknya eks para pegawai KPK juga bisa memperkuat Polri, khususnya terkait upaya institusi ini dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com