Kompas.com - 05/10/2021, 21:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Negara menilai, terduga pelaku perundungan dan kekerasan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) butuh rehabilitasi mindset.

Anggota koalisi, Kartoyo menyampaikan, rehabilitasi itu dibutuhkan agar terduga pelaku punya pandangan baru terkait pelecehan seksual.

Ia berharap, rehabilitasi itu bisa membuat terduga pelaku tidak mengulangi kesalahannya lagi.

“Pelaku juga harus dibantu, jangan-jangan ada something yang tidak kita tahu, pelaku harus direhabilitasi perspektifnya,” kata Kartoyo dalam audiensi dengan KPI Pusat di Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS

Kartoyo mengatakan, rehabilitasi mindset itu dapat dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk KPI dengan melibatkan lembaga dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Tim investigasi, menurut Kartoyo, juga bisa melakukan perlindungan para terduga korban seandainya pihak kepolisian tidak bisa membuktikan atau menuntaskan perkara ini.

“Kalau tidak terbukti, minimal tim bisa melindungi korban, dan biarkan tim ini yang memutuskan,” kata Kartoyo.

Sebab, Kartoyo berpandangan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual kerap kali tidak terungkap karena sulitnya pihak kepolisian menemukan bukti.

Selain itu, penyebab tidak tuntasnya kasus pelecehan seksual, kata dia, juga karena sistem hukum di Indonesia juga masih berisi perspektif patriarki.

“Sebab hukum kita masih bersifat patriarki pada kekerasan berbasis gender, maka harus ada keadilan lain,” ucap dia.

Baca juga: DPR Akan Kunker soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain-main dengan Waktu

Kartoyo juga mendesak agar KPI selalu terbuka dalam upaya penanganan perkara MS agar menjadi contoh untuk lembaga-lembaga lain.

“Bukan untuk mempermalukan KPI tapi untuk memberi contoh pada negara ini bahwa KPI mendukung proses pengungkapan perkara pelecehan seksual,” kata dia. 

Proses hukum dugaan perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan KPI masih berjalan.

Saat ini, proses hukumnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Baca juga: KPI Terbuka jika Keluarga MS Butuh Pendampingan Psikologi

Sementara itu, Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menghasilkan rekomendasi penanganan.

Adapun MS adalah pegawai KPI Pusat yang mengaku mengalami perundungan dan pelecehan seksual.

Perundungan itu disebutnya terjadi tahun 2012 sementara pelecehan seksual terjadi tahun 2015.

Pelecehan seksual diduga dilakukan oleh 5 rekan kerjanya di KPI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Nasional
DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

Nasional
Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Nasional
Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Nasional
Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Nasional
Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Nasional
Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Nasional
Koalisi Rakyat Papua Minta Komnas HAM Keluarkan Surat Rekomendasi agar Lukas Enembe Bisa Berobat

Koalisi Rakyat Papua Minta Komnas HAM Keluarkan Surat Rekomendasi agar Lukas Enembe Bisa Berobat

Nasional
Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.