Kompas.com - 05/10/2021, 17:57 WIB
Mensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021) Dok Hunas Kementerian SosialMensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, pemerintah tidak berniat membubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meski nomenklatur lembaga itu tidak tercantum pada draf revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.

"Saya terus terang mempelajari beberapa surat dari Bapak Mensesneg, kemudian Menpan dan sebagainya, sebetulnya yang pertama bahwa tidak ada keinginan untuk meniadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Risma dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (5/10/2021).

Risma menjelaskan, nomenklatur BNPB tidak dicantumkan pada draf RUU Penanggulangan Bencana lantaran RUU tersebut tidak hanya mengatur soal bencana alam, tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial.

Baca juga: Komisi VIII DPR Tegaskan Komitmen Pertahankan BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana

Menurut Risma, karakteristik tiga bencana tersebut berbeda-beda. Ia mencontohkan, penanggulangan bencana konflik berbeda jauh dengan cara menanggulangi bencana alam sehingga tak bisa ditangani oleh BNPB saja.

"Bukan sekadar (menangani) pengungsi, tapi bagaimana, mohon maaf, kadang di situ juga harus permasalahan rekonsiliasi dan sebagainya yang kadang membutuhkan bukan kekuatan sarana prasarana, tapi kekuatan untuk komunikasi, itu kadang yang butuh waktu," kata Risma.

Risma mencontohkan, ia mengusulkan agar penanganan konflik yang merupakan bagian dari bencana sosial dapat dipimpin oleh Menko Polhukam karena dapat berkomunikasi dengan lembaga terkait seperti Badan Intelijen Negara maupun Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah.

Oleh sebab itu, dalam draf RUU yang diusulkan pemeirntah sebagaimana dipaparkan, tertulis bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan oleh badan, bukan oleh BNPB seperti pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Mungkin memang misalkan yang untuk bencana alam ditangani oleh BNPB, tapi mungkin yang masalah bencana sosial itu sangat berbeda," kata Risma.

Baca juga: BNPB Tak Dimasukkan Dalam RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pelemahan Lembaga, Bisa Bubar

Risma pun meminta waktu kepada Komisi VIII DPR agar dapat berkoordinasi dengan menteri-menteri lain sebelum memberikan sikap resmi mengenai pro-kontra hilangnya nomenklatur BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana.

"Saya minta waktu dulu karena kalau (penanganan) bencana alam mungkin saya berani memutuskan, tapi untuk dua bencana ini saya akan komunikasi dengan para menteri," kata mantan wali kota Surabaya itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.