Kompas.com - 05/10/2021, 17:57 WIB
Mensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021) Dok Hunas Kementerian SosialMensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, pemerintah tidak berniat membubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meski nomenklatur lembaga itu tidak tercantum pada draf revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.

"Saya terus terang mempelajari beberapa surat dari Bapak Mensesneg, kemudian Menpan dan sebagainya, sebetulnya yang pertama bahwa tidak ada keinginan untuk meniadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Risma dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (5/10/2021).

Risma menjelaskan, nomenklatur BNPB tidak dicantumkan pada draf RUU Penanggulangan Bencana lantaran RUU tersebut tidak hanya mengatur soal bencana alam, tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial.

Baca juga: Komisi VIII DPR Tegaskan Komitmen Pertahankan BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana

Menurut Risma, karakteristik tiga bencana tersebut berbeda-beda. Ia mencontohkan, penanggulangan bencana konflik berbeda jauh dengan cara menanggulangi bencana alam sehingga tak bisa ditangani oleh BNPB saja.

"Bukan sekadar (menangani) pengungsi, tapi bagaimana, mohon maaf, kadang di situ juga harus permasalahan rekonsiliasi dan sebagainya yang kadang membutuhkan bukan kekuatan sarana prasarana, tapi kekuatan untuk komunikasi, itu kadang yang butuh waktu," kata Risma.

Risma mencontohkan, ia mengusulkan agar penanganan konflik yang merupakan bagian dari bencana sosial dapat dipimpin oleh Menko Polhukam karena dapat berkomunikasi dengan lembaga terkait seperti Badan Intelijen Negara maupun Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah.

Oleh sebab itu, dalam draf RUU yang diusulkan pemeirntah sebagaimana dipaparkan, tertulis bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan oleh badan, bukan oleh BNPB seperti pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Mungkin memang misalkan yang untuk bencana alam ditangani oleh BNPB, tapi mungkin yang masalah bencana sosial itu sangat berbeda," kata Risma.

Baca juga: BNPB Tak Dimasukkan Dalam RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pelemahan Lembaga, Bisa Bubar

Risma pun meminta waktu kepada Komisi VIII DPR agar dapat berkoordinasi dengan menteri-menteri lain sebelum memberikan sikap resmi mengenai pro-kontra hilangnya nomenklatur BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana.

"Saya minta waktu dulu karena kalau (penanganan) bencana alam mungkin saya berani memutuskan, tapi untuk dua bencana ini saya akan komunikasi dengan para menteri," kata mantan wali kota Surabaya itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.