Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Terbuka jika Keluarga MS Butuh Pendampingan Psikologi

Kompas.com - 05/10/2021, 17:10 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbuka jika keluarga terduga korban perundungan dan pelecehan seksual MS butuh pendampingan psikologi.

Namun, hingga saat ini, KPI belum mendapatkan permintaan dari MS ataupun keluarganya terkait fasilitas tersebut.

“Permintaan melalui surat kami belum terima, permintaan yang disampaikan secara lisan juga belum kami terima,” sebut Nuning saat ditemui di kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

“Tapi, kami sangat terbuka apabila keluarga terduga korban meminta perlindungan, baik psikologi maupun hukum,” sambung dia.

Baca juga: Kuasa Hukum MS Berharap KPI Beri Akses Pemulihan Psikis ke Keluarga Kliennya

Selain itu, Nuning juga menjamin bahwa KPI akan mengupayakan jika MS meminta fasilitas atau kebijakan terkait kenyamanannya dalam bekerja.

“Kami juga terbuka terkait kenyamanan kerja MS, dan itu bisa disampaikan,” ucapnya.

Saat ini, KPI menunggu permintaan itu disampaikan oleh MS ataupun keluarganya.

“Kami selalu sampaikan senyaman terduga korban, bisa didampingi ibunya atau pengacaranya untuk meminta perlindungan dan pendampingan pada kami,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum MS meminta akses pemulihan psikologis juga diberikan untuk ibu dan istri MS.

Anggota tim kuasa hukum MS, Muhammad Muallimin, mengatakan bahwa ibu dan istri juga mengalami dampak mental atas perkara yang menimpa MS.

Baca juga: MS Sampaikan Penjelasan Terkait Kasus Pelecehan Seksual di KPI ke Komnas Perempuan

Diketahui MS merupakan pegawai KPI Pusat yang diduga mengalami tindakan perundungan dan pelecehan seksual.

Dalam keterangan tertulis yang tersebar di media sosial, MS mengaku mengalami perundungan sejak 2012.

Ia juga menyebut dilecehkan secara seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada tahun 2015.

Saat ini perkara MS sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, kasus ini juga sedang diinvestigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com