Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Koopssus TNI, Satuan Gabungan Pasukan Elite Atasi Terorisme

Kompas.com - 05/10/2021, 08:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Operasi Khusus (Koopssus) merupakan satu dari sederet pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bedanya, Koopssus TNI ini berisi para personel pasukan elite yang sebelumnya mengisi di tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Koopssus TNI dibentuk pada 30 Juli 2019. Peresmian Koopssus dilakukan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Saat ini, Koopssus TNI dikomandoi oleh Mayjen Richard TH Tampubolon.

Baca juga: Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

 

Pembentukan Koopssus TNI bertujuan untuk memberantas aksi terorisme, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pembentukan Koopssus TNI berdasarkan pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

"Tugas dari Koopssus TNI adalah mengatasi aksi terorisme baik dalam maupun luar negeri yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia," ujar Hadi, seusai meresmikan Koopssus, 30 Juli 2019.

Koopssus TNI memiliki tiga fungsi dalam pemberantasan terorisme, yakni penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Baca juga: Jika Ada Keputusan Politik, Koopssus TNI Siap Dilibatkan Dalam Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

Satuan tersebut terdiri atas 500 personel, 400 orang di antaranya merupakan personel yang menjalankan fungsi penangkalan. Sedangkan, 100 personel lain atau satu kompi melakukan penindakan aksi terorisme.

Selain itu, Koopssus lebih berperan ke dalam fungsi penangkalan dengan cara melakukan observasi jarak dekat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Koopssus TNI tetap berkoordinasi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI menggelar latihan penanggulangan terorisme yang digelar di PT Indonesia Power, Banten, Selasa (11/8/2020).Dokumen Puspen Mabes TNI Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI menggelar latihan penanggulangan terorisme yang digelar di PT Indonesia Power, Banten, Selasa (11/8/2020).

Bukan hal baru

Pembentukan Koopssus TNI bisa dibilang bukan hal baru. Pada 2015, kesatuan serupa dengan nama Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) dibentuk oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko.

Namun, setelah Moeldoko turun dari jabatannya, Koopsusgab sempat dibekukan. Wacana pengaktifan kembali Koopsusgab pun muncul pada 2018 sebagai efek aksi teror di Surabaya.

Tetapi, wacana reaktivasi Koopsusgab saat itu menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang mendukung, Koopsusgab dinilai perlu dihadirkan kembali untuk membantu Polri memberantas terorisme.

Baca juga: Pembentukan Koopsusgab TNI Atasi Terorisme Dinilai Belum Mendesak

Adapun kelompok yang menentang mempertanyakan dasar hukum pengaktifan kembali Koopsusgab. Revisi UU Antiterorisme yang saat itu masih dibahas di DPR juga dinilai lebih krusial dibanding pengaktifan kembali Koopsusgab.

Wacana pengaktifan kembali Koopsusgab akhirnya terwujud pada 2019 setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum pembentukan Koopssus TNI.

Perpres itu menyatakan, Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Baca juga: Moeldoko Sebut Perlu Perpres untuk Aktifkan Koopssus TNI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com