Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ketua Komisi VIII DPR Minta Stakeholder Tiru Gaya Risma Benahi Data Kemiskinan

Kompas.com - 04/10/2021, 21:19 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto meminta para stakeholder meniru cara atau gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembenahan data kemiskinan.

Yandri melihat sejumlah daerah yang sudah dikunjungi Risma menunjukkan datanya bermasalah.

Sambil bercanda, Yandri menyatakan, daerah lain yang belum didatangi Risma sengaja menunggu dimarahi.

“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik enggak mungkin Bu Risma marah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/10/2021)..

Anggota Fraksi Partai Amanan Nasional (PAN) ini pun meminta stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data.

Baca juga: Pimpinan Komisi VIII Minta Risma Perbaiki Sistem, Tak Sekadar Marah-Marah

“Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” katanya saat menjadi narasumber dalam program Kabar Petang TvOne, Minggu (3/10/2021).

Terkait tanggapan luas atas kunjungan Mensos ke Gorontalo, Yandri mengajak semua pihak mengambil pelajaran terbaik.

“Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” katanya.

Dia berpesan, stakeholder seperti kepala desa tidak hanya memasukkan data yang merupakan pendukungnya saja, sedangkan mereka yang tidak mendukung tidak mendapatkan bantuan.

“Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” katanya.

Baca juga: Sempat Kritik Risma, Gubernur Gorontalo Minta Maaf

Adapun, polemik pembenahan data dipicu gaya bicara Risma kepada Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie yang dinilai marah-marah kepada warganya.

Namun, Yandri menilai, apa yang dikerjakan Risma semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan.

“Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial,” ujarnya..

Menurutnya, Risma sedang bekerja keras memperbaiki data agar puluhan juta orang miskin mendapat bantuan.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf berpendapat senada. Dia sangat menyesalkan persoalan DTKS yang tak kunjung usai.

Baca juga: Tak Hanya di Gorontalo, Ini 4 Aksi Marah-marah Risma di Depan Publik

Yusuf menilai, banyak oknum di tingkat kabupaten atau kota maupun desa memanfaatkan DTKS untuk kepentingan tertentu.

“Fenomena itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu wajar, setiap kali menteri menemukan kekeliruan, apalagi penyimpangan, langsung berekspresi pembelaannya terhadap orang miskin,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com