Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Jika Ditemukan Positivity Rate Lebih dari 5 Persen, Sekolah Harus Ditutup Selama 2 Minggu

Kompas.com - 04/10/2021, 17:11 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyusun metode active surveillance guna memantau dan mencegah penyebaran Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jika satu sekolah memiliki angka positivity rate di atas 5 persen, sekolah tersebut harus ditutup sementara.

“Kami sudah menentukan kalau misalnya positivity rate dari 1 sekolah itu di atas 5 persen maka sekolahnya kita minta tutup dulu selama 2 minggu sambil kita perbaiki protokol kesehatannya,” kata Budi di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (4/10/2021).

Selanjutnya, apabila sekolah memiliki angka positivity rate antara 1 sampai 5 persen, kelas yang memiliki pasien Covid-19 akan diminta untuk mengosongkan kelas sementara waktu.

Dengan demikian, siswa yang berada di kelas lain dapat tetap mengikuti PTM.

Baca juga: PTM Terbatas di Depok, Murid ke Sekolah Cuma 2x2 Jam Seminggu

Adapun jika satu sekolah memiliki angka positivity rate di bawah 1 persen, akan dilakukan metode surveillance terhadap pasien positif atau orang yang memiliki kontak eratnya dengan pasien.

“Diharapkan dengan menjalankan disiplin seperti ini, kita bisa mengidentifikasi atau menyurvei secara dini,” kata Menkes.

“Kalau ada pelajar-pelajar kita yang positif, tidak perlu itu menunggu itu menjadi besar sehingga harus menutup seluruh kota,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, metode active surveillance ini memiliki prinsip 10 persen dari sekolah yang PTM dalam satu kabupaten/kota akan dilakukan random surveillance.

“Dari situ kemudian kita bagi secara proporsi ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten/kota tersebut,” lanjutnya.

Baca juga: Belajar Tatap Muka 1.509 Sekolah Mulai Digelar, Ini Pesan Wagub DKI

Menurutnya, active surveillance juga mengambil 30 sampel dari siswa dan 3 sampel guru dari setiap sekolah.

Menurut Budi, sistem active surveillance di sekolah ini sudah mulai diterapkan di sekolah yang berada di DKI Jakarta.

“Dan hasil yang sudah kita lakukan minggu lalu dengan Jakarta, memang kita temui masih adanya positivity rate dari pelajar-pelajar yang ada di Jakarta,” ungkap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com