Partai-partai yang Melukai Kepercayaan Publik

APAKAH ada hubungannya antara mark up dana reses anggota Dewan dengan poligami?

Bisa jadi ada hubungannya jika ada anggota dewan yang rajin mengumpulkan sisa dana reses apalagi menaikkan dana reses untuk digunakan sebagai biaya menikah lagi.

Tetapi bisa juga tidak ada kaitannya karena dua fenomena ini terjadi di dua partai politik yang berbeda.

Dari dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan di belantara politik tanah air, publik disajikan sebuah hikmat kebijaksanaan dalam pengelolaan manajemen kepartaian. Setiap arah kebijakan partai pasti mengundang sikap pro dan kontra. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan program solidaritas tiga pihak bagi para kader yang mampu secara moril dan material memuliakan anak yatim dan menikahi para janda.

Aturan poligami ini tercantum dalam program UPA poin 8 yakni meminta kadernya untuk memprioritaskan janda jika ingin melakukan poligami (Kompas.com, 30/09/2021).

Baca juga: PKS Buat Program Solidaritas, Salah Satu Poin Atur soal Poligami Utamakan Janda

Sasaran anjuran untuk berpoligami ditujukan kader laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu serta mengutamakan pilihan kepada janda (aromil) atau awanis.

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat menjelaskan, poligami dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan laki-lakinya mampu dan layak.

Anjuran untuk berpoligami ini ditujukan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Tidak ketinggalan pengurus PKS perempuan ikut mengkaji program poligami ini. Tidak ada protes dari kader-kader perempuan PKS.

Bahkan PKS membuat aturan atau etika dalam program UPA yang memperbolehkan poligami tersebut. Tidak ketinggalan, PKS telah membentuk Komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritas pengurusnya adalah perempuan.

Usai program PKS ini diketahui publik, pergunjingan pun terjadi. Tagar selamatkan janda atau #SaveJanda menjadi ciutan yang ramai dibicarakan netizen di media sosial.

Upaya menolong kehidupan seorang janda tidak harus dengan cara menikahinya dengan menjadikannya sebagai istri kedua, ketiga atau keempat.

Lebih bermartabat, jika ingin menolong kehidupan seorang janda adalah dengan memberi beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari janda tersebut (Viva.co.id, 1 Oktober 2021).

Sejak saat itu, “kegenitan” PKS menjadi bulan-bulanan publik. Imbauan PKS yang menyatakan kader pria boleh berpoligami utamanya dengan janda dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.

Pendiri komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman menilai program tersebut justru sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.

Komunitas #SaveJanda beranggapan seharusnya PKS sebagai partai politik lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka (Cnnindonesia.com, 30/09/2021).

PKS cabut anjuran poligami

Respona pengurus PKS tergolong cepat usai terjadinya gelombang kecaman dari publik terutama keriuhan di media sosial.

Selang sehari usai diumumkan, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat mencabut Tazkirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi yang salah satu poinnya anjuran berpoligami.

Baca juga: PKS Cabut Anjuran soal Kader Berpoligami

Seperti tidak ingin “kehilangan” muka, Surahman menyebut alasan pencabutan anjuran poligami karena masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat.

Tidak lupa PKS juga meminta maaf karena telah membuat kegaduhan publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia (Pks.id, 30 September 2021).