Saksi Sebut M Syahrial Bilang Ada Internal KPK yang Bantu agar Kasusnya Tak Naik ke Penyidikan

Kompas.com - 04/10/2021, 14:28 WIB
Sidang lanjutan dugaan jual beli perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021). Tatang Guritno / Kompas.com Sidang lanjutan dugaan jual beli perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai Yusmada menceritakan, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial mengatakan bahwa perkara jual beli jabatan akan dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikkan.

Namun, Syahrial menceritakan bahwa sudah ada pihak di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengurus perkara tersebut agar statusnya tidak jadi dinaikkan, yaitu Stepanus Robbin Pattuju.

Adapun Robbin merupakan mantan penyidik KPK yang menjadi terdakwa kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai. 

“Pak Wali Kota menyampaikan pada saya bahwa kasus kita akan dinaikkan ke tingkat penyidikkan, tetapi tidak ada masalah karena ada orang yang bantu kita,” kata Yusmada dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Yusmada juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang sama. Ia hadir dalam persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yaitu Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Yusmada mengatakan bahwa ia menjabat sebagai Sekda Kota Tanjungbalai sejak tahun 2019.

Sepekan setelah dilantik, ia dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Saat itu terkait pemanggilan KPK belum jelas maksudnya, masih tentang proses seleksi juga Pak,” ujar Yusmada.

Proses seleksi yang dimaksud Yusmada adalah proses seleksi yang dilakukan Pemerintahan Kota Tanjungbalai untuk mengisi jabatan Sekda pada medio 2019.

Kala itu, Yusmada yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tanjungbalai sejak tahun 2016 turut ikut dalam seleksi tersebut.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ajudan Lili Pintauli Mengaku Tak Kenal Tersangka Kasus Tanjungbalai

Dalam proses seleksi itu, Yusmada mengaku didatangi oleh orang kepercayaan Syahrial bernama Sajali Lubis.

Sajali menyampaikan bahwa Yusmada yang akan lolos sebagai Sekda meski proses seleksinya masih berjalan.

“Sajali Lubis mendatangi saya dan mengatakan, ’Bapak yang terpilih jadi Sekda, tapi nanti siapkan uang terima kasih untuk Wali Kota’,” ucap Yusmada.

Awalnya, Yusmada diminta untuk memberikan uang terima kasih sebesar Rp 200 juta. Namun, ia akhirnya hanya memberikan Rp 100 juta.

“Saya hanya beri Rp 100 juta, karena mampunya segitu,” kata dia.

Dalam perkara ini, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dinyatakan bersalah memberikan uang Rp 1,695 miliar pada Robin untuk mengurus perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Karena perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca juga: KPK Tahan Sekda Kota Tanjungbalai Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Lelang Jabatan

Sementara itu, Robin dan Husain masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta hingga kini.

Keduanya didakwa menerima total Rp 11,025 miliar dan 36.000 dollar AS terkait pengurusan perkara di KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.