Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sebut M Syahrial Bilang Ada Internal KPK yang Bantu agar Kasusnya Tak Naik ke Penyidikan

Kompas.com - 04/10/2021, 14:28 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai Yusmada menceritakan, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial mengatakan bahwa perkara jual beli jabatan akan dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikkan.

Namun, Syahrial menceritakan bahwa sudah ada pihak di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengurus perkara tersebut agar statusnya tidak jadi dinaikkan, yaitu Stepanus Robbin Pattuju.

Adapun Robbin merupakan mantan penyidik KPK yang menjadi terdakwa kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai. 

“Pak Wali Kota menyampaikan pada saya bahwa kasus kita akan dinaikkan ke tingkat penyidikkan, tetapi tidak ada masalah karena ada orang yang bantu kita,” kata Yusmada dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Yusmada juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang sama. Ia hadir dalam persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yaitu Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Yusmada mengatakan bahwa ia menjabat sebagai Sekda Kota Tanjungbalai sejak tahun 2019.

Sepekan setelah dilantik, ia dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Saat itu terkait pemanggilan KPK belum jelas maksudnya, masih tentang proses seleksi juga Pak,” ujar Yusmada.

Proses seleksi yang dimaksud Yusmada adalah proses seleksi yang dilakukan Pemerintahan Kota Tanjungbalai untuk mengisi jabatan Sekda pada medio 2019.

Kala itu, Yusmada yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tanjungbalai sejak tahun 2016 turut ikut dalam seleksi tersebut.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ajudan Lili Pintauli Mengaku Tak Kenal Tersangka Kasus Tanjungbalai

Dalam proses seleksi itu, Yusmada mengaku didatangi oleh orang kepercayaan Syahrial bernama Sajali Lubis.

Sajali menyampaikan bahwa Yusmada yang akan lolos sebagai Sekda meski proses seleksinya masih berjalan.

“Sajali Lubis mendatangi saya dan mengatakan, ’Bapak yang terpilih jadi Sekda, tapi nanti siapkan uang terima kasih untuk Wali Kota’,” ucap Yusmada.

Awalnya, Yusmada diminta untuk memberikan uang terima kasih sebesar Rp 200 juta. Namun, ia akhirnya hanya memberikan Rp 100 juta.

“Saya hanya beri Rp 100 juta, karena mampunya segitu,” kata dia.

Dalam perkara ini, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dinyatakan bersalah memberikan uang Rp 1,695 miliar pada Robin untuk mengurus perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Karena perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca juga: KPK Tahan Sekda Kota Tanjungbalai Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Lelang Jabatan

Sementara itu, Robin dan Husain masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta hingga kini.

Keduanya didakwa menerima total Rp 11,025 miliar dan 36.000 dollar AS terkait pengurusan perkara di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com