Kompas.com - 04/10/2021, 13:21 WIB
Partai Demokrat demokrat.or.idPartai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rusdiansyah membantah sejumlah tudingan yang disampaikan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, sejumlah tudingan yang disampaikan oleh kubu AHY merupakan bentuk kepanikan berlebihan yang dialami Partai Demokrat.

"Saya menduga, AHY dan para hulubalangnya tengah mengidap gangguan kecemasan atau anxiety disorder karena kepanikan yang berlebihan," kata Rusdiansyah dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (4/10/2021).

"Serta trauma kekalahan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 12 orang kader Partai Demokrat karena AHY beritikad tidak baik, sehingga membuat kebohongan serta fitnah yang keji terhadap saya,"  imbuh dia.

Ada beberapa bantahan yang disampaikan Rusdiansyah. Pertama, terkait tudingan bahwa kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang disebut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra terbagi tiga ihwal penunjukan kuasa hukum.

Baca juga: Demokrat: Hanya Satu Kepengurusan Partai yang Sah dan Diakui Pemerintah, Tidak Ada Dualisme

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengklaim, Moeldoko justru hanya menunjuk satu kuasa hukum dari kantor hukum Rusdiansyah dan partners, sebagai kuasa hukum dalam sengketa kepengurusan Partai Demokrat dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

"Tidak pernah menunjuk Profesor Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara apalagi saudara Yosef Badeoda," ujarnya.

Selain itu, dia juga membantah tudingan bahwa pihaknya sempat mengatakan AHY dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbelah dua soal penunjukan Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum Demokrat menggantikan Bambang Widjojanto.

Kemudian, Rusdiansyah menilai Demokrat telah membuat fitnah keji terhadapnya soal pembocoran adanya pertemuan rahasia tim Moeldoko di kawasan Ampera, Jakarta Selatan dengan orang yang dipercaya bisa mengatur hukum.

"Faktanya, tidak pernah ada pertemuan yang dituduhkan, mereka telah membuat cerita bohong. Apalagi dikatakan Pak Moeldoko marah besar kepada saya karena faktanya sampai detik ini, saya masih mendapat kepercayaan dari beliau menjadi kuasa hukum DPP Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit," jelasnya.

Baca juga: Demokrat Sebut Gugatan atas AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko Keterlaluan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.