Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Bantah Palsukan Dukungan Gugatan terhadap AHY

Kompas.com - 04/10/2021, 11:18 WIB
Partai Demokrat demokrat.or.idPartai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rusdiansyah membantah bahwa dirinya telah memalsukan surat kuasa untuk menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Tuduhan bahwa saya dikatakan diperiksa polisi karena dituduh membuat surat kuasa palsu itu juga tidak benar dan sangat mengada-ada. Sebab faktanya sampai detik ini saya tidak pernah dipanggil maupun diperiksa polisi terkait tuduhan tersebut," kata Rusdiansyah dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (4/10/2021).

Ia pun meminta Demokrat menjelaskan ihwal tudingan pemeriksaan terhadap dirinya. Menurut dia, Demokrat perlu membuktikan kebenaran kapan dan di mana pemeriksaan oleh pihak berwajib itu dilakukan.

Lebih jauh, ia membantah bahwa dirinya telah berbeda pendapat dengan eks politisi senior Demokrat Max Sopacua, sehingga saat ini kubu Moeldoko terkesan terpecah belah.

"Faktanya, sampai detik ini, saya masih berhubungan baik dengan beliau dan beliau tidak pernah mundur dari Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn) Dr, H. Moeldoko," jelasnya.

Baca juga: Demokrat: Hanya Satu Kepengurusan Partai yang Sah dan Diakui Pemerintah, Tidak Ada Dualisme

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengeklaim, Max juga sudah membuat bantahan atas tudingan yang dilakukan Demokrat terkait kerenggangan para anggota KLB.

Atas tudingan-tudingan tersebut, Rusdiansyah berpendapat bahwa Demokrat tengah mengidap gangguan kecemasan atau anxiety disorder.

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya kepanikan berlebih serta trauma karena Demokrat kalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap 12 orang kader Demokrat.

"AHY Beritikad tidak baik sehingga membuat kebohongan serta fitnah yang keji terhadap diri saya. Untuk itu, atas nama kebaikan, demi menghindari semakin menumpuknya dosa-dosa dari berbagai fitnah dan dusta AHY, dan para hulubalangnya, saya menyerukan kepada mereka segera bertaubat," ungkap Rusdiansyah.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut sejumlah anggota KLB eks Demokrat marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memalsukan tanda tangan kader Demokrat untuk menggugat AHY.

Baca juga: Demokrat Sebut Gugatan atas AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko Keterlaluan

Ia mengatakan, sudah ada kader yang melaporkan Rusdiansyah ke polisi pada 18 April 2021.

“Kami meminta agar pihak Polda Metro Jaya memprosesnya segera,” kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (3/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Nasional
Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.