Demokrat Bantah Intimidasi Eks Kader untuk Cabut Judicial Review Terkait AD/ART Partai

Kompas.com - 03/10/2021, 16:31 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat membantah telah mengintimidasi Eks Ketua DPC Ngawi, M Isnaini Widodo untuk mencabut judicial review atau uji materi terhadap AD/ART Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan, Partai Demokrat tidak pernah melakukan itu.

Bahkan, kata dia, Partai Demokrat memiliki bukti pernyataan DPC terkait hal tersebut.

“Tidak ada upaya-upaya itu (intimidasi), kami punya juga surat pernyataan bahwa tidak ada indimidasi, dan iming-iming uang dan jabatan,” ujar Herzaky, dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Minggu (3/10/2021).

“Nanti kami akan sampaikan rilis dan surat pernyataan di kesempatan terpisah tapi tidak kali ini, tidak ada upaya itu dari kami,” ucap dia.

Baca juga: Eks Kader Demokrat Mengaku Didatangi Orang AHY untuk Cabut Uji Materi AD/ART

Sebelumnya, upaya intimidasi itu diungkapkan M Isnaini Widodo dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (2/10/2021).

Ia mengaku didatangi oleh pengurus Partai yang dipimpinan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) itu agar mencabut judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat.

"Hal yang wajarlah Mas AHY upaya bagaimana kita ini bisa mencabut di (gugatan nomor) 154 maupun di JR-nya. Kemarin saya juga didatangi bagaimana saya bisa mencabut itu," kata Isnaini.

Namun, Isnaini menolak permintaan itu dengan alasan sudah berkomitmen untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Isnaini pun mengaku tidak tertarik bila diiming-imingi uang. Ia mengeklaim, langkahnya mengajukan judicial review bertujuan untuk menegakkan demokrasi.

"Ketika saya sudah tidak memegang komitmen, apalagi dengan iming-iming nominal rupiah, berarti harga saya ya sebesar itu. Janganlah, saya enggak mau nama saya bernilai nominal rupiah," ujar Isnaini.

Baca juga: Uji Materi AD/ART Demokrat, Kubu KLB: Murni Pemikiran Kami, di Luar Moeldoko

Sementara itu, eks Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula Adjrin Duwila menyebutkan, ada penggugat AD/ART yang dikirimi pesan WhatsApp oleh kader Demokrat kubu AHY.

“Kami dihubungi beberapa oknum yang berada di kubu AHY dengan target dan tujuan yang diduga untuk mempengaruhi kami," kata Adjrin.

"Ini salah satu bentuk WA, ini mungkin saya bacakan 'kami pasukan ga diopenin, lah sama'. Artinya 'diopenin' ini kan, kita enggak dapet apa-apa, begitu loh. Nah seperti ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mendekati para penggugat," ucap dia.

Ia juga mengaku mendapat laporan dari kader-kader Demokrat di daerah bahwa para kader diperintahkan menandatangani sejumlah surat.

Namun, Adjrin tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isi surat tersebut.

"Ada beberapa model surat yang ditandatangani. Kan kasihan mereka mau tanda tangan, ini ada konsekuensi hukumnya, tidak tanda tangan ini diperintah, akhirnya mereka seolah olah serba salah, terkekang sebenarnya," ujar Adjrin.

Baca juga: Terkait Sikap Jokowi soal KLB Demokrat, Pengamat: Moeldoko Bukan Favorit, Bisa Terdepak dari Kabinet

Seperti diketahui, sejumlah eks kader Partai Demokrat mengajukan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat ke MA dengan menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum.

Yusril mengatakan, MA mesti melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji misalnya soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar KLB yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

"Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita," kata Yusril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Nasional
RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

Nasional
Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Nasional
Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Nasional
Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Nasional
Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Nasional
Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Nasional
Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Nasional
Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Nasional
Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Nasional
Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Nasional
Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Nasional
Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Nasional
Alasan KPK Tak Tahan Eks Dirjen Kementan meski Sudah 6 Tahun Jadi Tersangka

Alasan KPK Tak Tahan Eks Dirjen Kementan meski Sudah 6 Tahun Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.