Kompas.com - 02/10/2021, 14:06 WIB

Selain itu, Risma juga menyoroti banyaknya jumlah KPM yang belum menerima bantuan di Kabupaten Bitung, yakni sekitar 8.000-an KPM.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Surabaya tersebut kembali mengingatkan, di antara ribuan KPM, masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2020.

“Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, saya minta agar blokir dibuka supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan. Saya berikan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021,” jelas Risma.

Adapun perwakilan dari perwakilan Bank Himbara menyebutkan, alasan keterlambatan mereka dalam menyalurkan bantuan adalah karena letak geografis, seperti domisili KPM yang tinggal di gunung atau di pulau yang terpisah oleh laut.

Selain itu, banyak dari KPM yang bekerja di gunung dan baru kembali ke rumah setelah panen usai.

Mengetahui hal tersebut, Mensos meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan menyerahkan kartu penerima bantuan untuk memudahkan distribusi bansos.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Percepat Penyaluran Dana Bansos Program Keluarga Harapan

Risma juga meminta kepada pemda dan pendamping untuk mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulannya agar pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.

Selain itu, ia juga mengintruksikan kepada KPM BPNT yang belum melakukan transaksi sejak Juli 2021 agar menerima menerima bantuan secara tunai dan tidak harus berupa bahan makanan. Adapun pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus atau rapel.

"Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk tunai," kata Risma.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial yang ada di Sulawesi Utara.

Adapun permasalahan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal tersebut kerap terjadi, baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.