Mensos ke Pemda dan Himbara: Pastikan KPM Terima Bansos

Selain itu, Risma juga menyoroti banyaknya jumlah KPM yang belum menerima bantuan di Kabupaten Bitung, yakni sekitar 8.000-an KPM.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Surabaya tersebut kembali mengingatkan, di antara ribuan KPM, masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2020.

“Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, saya minta agar blokir dibuka supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan. Saya berikan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021,” jelas Risma.

Adapun perwakilan dari perwakilan Bank Himbara menyebutkan, alasan keterlambatan mereka dalam menyalurkan bantuan adalah karena letak geografis, seperti domisili KPM yang tinggal di gunung atau di pulau yang terpisah oleh laut.

Selain itu, banyak dari KPM yang bekerja di gunung dan baru kembali ke rumah setelah panen usai.

Mengetahui hal tersebut, Mensos meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan menyerahkan kartu penerima bantuan untuk memudahkan distribusi bansos.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Percepat Penyaluran Dana Bansos Program Keluarga Harapan

Risma juga meminta kepada pemda dan pendamping untuk mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulannya agar pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.

Selain itu, ia juga mengintruksikan kepada KPM BPNT yang belum melakukan transaksi sejak Juli 2021 agar menerima menerima bantuan secara tunai dan tidak harus berupa bahan makanan. Adapun pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus atau rapel.

"Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk tunai," kata Risma.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial yang ada di Sulawesi Utara.

Adapun permasalahan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal tersebut kerap terjadi, baik pada KPM PKH maupun BPNT.