Mensos Minta Pemda dan Himbara Pastikan KPM Terima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, meminta pemerintah daerah dan bank Himpunan Bank Negara (Himbara) bekerja keras untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima oleh para penerima manfaat.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahapan akhir penyaluran pada Oktober 2021, sementara itu ada tambahan penerima bantuan sebesar 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Ayo bapak-ibu, saya minta bekerja keras. Ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali. Padahal untuk bansos PKH akan salur terakhir pada bulan Oktober ini. Ini injury time," kata Risma dalam pertemuan pemadanan data di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Risma mengingatkan, jika hal itu tidak terselesaikan, para KPM tidak akan menerima bantuan.

Di sisi lain, Risma juga menyampaikan keprihatinan karena masih banyak penerima manfaat di Sulawesi Utara yang belum menerima bantuan. Misalnya, di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 542 KPM yang belum menerima bantuan, begitu pula dengan 545 KPM di Minahasa Tengah dan 616 KPM di Minahasa Utara.

"Ini banyak sekali. Total 1.600-an KPM. Ada apa ini. Ini orang miskin ya, Pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan," ujar mantan wali kota Surabaya itu.

Risma menetapkan tenggat waktu penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021 agar KPM segera dapat mencairakan dana bantuan. Ia juga menginstruksikan agar KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum transaksi sejak Juli 2021 dapat menerima bantuan secara tunai, tidak berupa bahan makanan.

"Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash," kata Risma.