JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Kepala Staf Presiden Moeldoko bisa saja terdepak dari kabinet jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
Hendri berpandangan, Moeldoko bukan sosok favorit Jokowi bila melihat sikap Jokowi yang tidak mencampuri hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Melalui KLB itu, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Moeldoko juga bukan favorit Pak Jokowi yang artinya sewaktu-waktu bisa di-reshuffle," kata Hendri saat dihubungi, Jumat (1/10/2021).
Menurut Hendri, nama Moeldoko hingga kini masih bertahan di kabinet karena Jokowi masih menunggu momen untuk merombak kabinet.
"Kita tunggu saja, Presiden paham waktu yang tepat untuk timnya," kata dia.
Di samping itu, Hendri menilai, sikap Jokowi yang tidak mencampuri hasil KLB merupakan bukti bahwa Jokowi bersikap netral dan memandang persoalan Partai Demokrat secara luas.
Sikap itu juga menepis anggapan yang menyebutkan bahwa tindakan Moeldoko terlibat dalam kudeta Partai Demokrat diketahui oleh Jokowi.
"Dia mensinyalkan tidak mengetahui apa yang dilakukan Pak Moeldoko dan tetap memberikan kepercayaan kepada Pak Moeldoko tetap menjadi kepala KSP walaupun mungkin tidak lama lagi," kata Hendri.
Baca juga: Mahfud Ungkap Jokowi Enggan Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko sekalipun Teman
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, Jokowi enggan mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang dikomandoi Moeldoko
Jokowi menyampaikan hal itu saat menggelar pertemuan dengan Mahfud dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, ketika Partai Demokrat kubu KLB berseteru.
"Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, enggak boleh disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," ujar Mahfud, dalam diskusi virtual via Twitter, Rabu (29/9/2021).
Dalam pertemuan itu, Mahfud turut menjelaskan aturan mengenai partai politik dengan merujuk peristiwa KLB yang dilakukan Moeldoko.
Baca juga: Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis
Menurut dia, KLB tidak diperbolehkan karena harus diketahui oleh pengurus Partai Demokrat yang sah.
"Oleh sebab itu, saya dan Pak Yasonna segara umumkan enggak bakal mengesahkan Moeldoko," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.