Komisioner Komnas HAM Sayangkan Belum Ada Langkah Ungkap Kebenaran Peristiwa 65

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menyebut tragedi kemanusiaan 1965 merupakan luka paling dalam untuk bangsa Indonesia.

Amiruddin meminta pemerintah tidak perlu melakukan penyangkalan lagi tentang adanya pelanggaran HAM berat di masa itu.

“Seluruh peristiwa itu memang harus diterima tanpa penyangkalan lagi. Peristiwa itu tragedi bagi bangsa kita,” tutur Amiruddin dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2021).

Peristiwa 1965 merujuk pada pembunuhan para jenderal yang selanjutnya disebur Pahlawan Revolusi, pada 1 Oktober dini hari yang diduga didalangi PKI.

Baca juga: September 1965 dan Kisah Orang-orang Buangan...

Pasca peristiwa itu, orang-orang yang berafiliasi dengan PKI kemudian diburu, disika, dipenjara hingga dibunuh.

Banyak pihak menduga tragedi kemanusiaan itu memakan ratusan ribu hingga jutaan korban.

Amiruddin mengungkapkan, dampak dari peristiwa tragedi 1965 masih terasa hingga saat ini.

“Akibatnya masih terasa sampai kini. Kita harus keluar dari segala trauma yang diakibatkannya,” kata dia.

Komnas HAM, terang Amiruddin, telah menyuarakan penyelesaian persoalan 1965 sejak tahun 2000.

“Ada TAP MPR tentang langkah yang mesti diambil itu, yaitu bisa menempuh jalan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, bisa juga dengan langkah pengadilan,” paparnya.

Namun Amiruddin menyayangkan langkah pengungkapan kebenaran tragedi 1965 belum diambil pemerintah sampai saat ini.

“Sayang langkah-langkah itu belum kunjung diambil,” jelasnya.

Amiruddin menegaskan upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa tersebut penting untuk dilakukan agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan.

“Agar kita mengoreksi kekeliruan-kekeliruan di masa lalu dan tidak menjadi beban bagi masa kini dan mendatang,” imbuh dia.

Baca juga: Presiden AS Eisenhower dan Perannya dalam Huru-Hara 1965 di Indonesia

Diketahui pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat mengadakan Simposium Tragedi 1965 sebagai jalan rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran.

Simposium itu diadakan pemerintah melalui Kemenkopolhukam pada 18-19 April 2016. Kala itu jabatan Menkopolhukam diduduki oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun sampai saat ini hasil simposium tersebut belum berdampak signifikan pada upaya pengungkapan dan kebenaran tragedi kemanusiaan 1965.