Polemik TWK, ICW Minta Kapolri Berhentikan Firli dari Jabatan Jenderal Polisi

Kompas.com - 30/09/2021, 19:09 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021). Dokumentasi Humas KPKKetua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberhentikan Firli Bahuri dari keanggotaannya di kepolisian.

ICW juga mendorong agar Komisioner KPK tersebut dicopot dari jabatannya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, niatan Kapolri merekrut 57 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) secara tak langsung semakin menunjukkan adanya permasalahan dalam tes tersebut.

"Jadi ICW mendorong memang agar Pak Firli segera diberhentikan dari anggota Polri dan dicopot penugasannya di KPK," kata Kurnia di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Busyro Muqoddas: Saya Yakin Rezim Pimpinan KPK Tidak Akan Bertahan Lama

 

Lebih lanjut, ia berpendapat, selama ini Ketua KPK Firli Bahuri selaku jenderal polisi bintang tiga sarat menciderai citra kepolisian.

Kendati demikian, ia tidak merinci tindakan Firli yang dinilainya kerap menciderai citra kepolisian tersebut.

"Jadi itu harus diprioritaskan juga karena selama ini Pak Firli seringkali mengeluarkan tindakan yang justru menciderai, menampar wajah kepolisian ditambah dengan TWK ini," kata dia.

Lebih lanjut, ICW masih belum bisa bersikap banyak soal rencana Kapolri merekrut 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Sebab, masih belum ada kejelasan terkait konsep maupun teknis dari perekrutan.

Baca juga: Perekrutan Pegawai KPK Dinilai Tak Signifikan untuk Polri, Pukat UGM: Kewenangan ASN Tak Strategis

Ia hanya menegaskan ICW kecewa karena TWK sebagai alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) justru berujung pemecatan.

Bahkan, Kurnia menilai Presiden Joko Widodo menghindari kewajiban hukum di kasus TWK KPK.

Terlebih, Ombudsman dan Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasi terkait polemik TWK kepada Jokowi.

"UU Ombudsman sudah menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman sifatnnya wajib dilaksanakan oleh telapor yaitu pimpinan KPK dan atasan terlapor yaitu Presiden. Jadi address putusan itu ada pada diri presiden bukan kepada Kapolri," ungkapnya.

Adapun, 57 pegawai yang tak lolos TWK resmi diberhentikan pada 30 September 2021.

Baca juga: Abraham Samad: Negara Rugi Tak Selamatkan 57 Pegawai KPK yang Dipecat

Teranyar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tidak lolos TWK menjadi ASN Polri dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Menurut Listyo, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Terkait pemberhentian pegawai KPK itu, berbagai kelompok masyarakat sipil berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap untuk menyelesaikan polemik akibat TWK itu.

Harapan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut tindak lanjut dari hasil TWK diserahkan kepada pemerintah.

Baca juga: Polri-BKN Rumuskan Mekanisme Perekrutan 57 Pegawai KPK yang Dipecat

Selain itu, hasil pemeriksaan Ombudsman RI menemukan adanya malaadministrasi saat penyelenggaraan asesmen.

Sementara, hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan ada 11 jenis pelanggaran hak asasi dalam pelaksanaan TWK.

Komnas HAM juga merekomendasikan agar Presiden Jokowi memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN.

Kemudian, Presiden juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses TWK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.