Menteri PPPA Tegaskan Hak Asuh Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19 Harus Dipenuhi

Kompas.com - 30/09/2021, 16:27 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat bertemu dengan anak-anak dalam kunjungan kerja. Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat bertemu dengan anak-anak dalam kunjungan kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, pemenuhan hak pengasuhan anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19 menjadi salah satu isu penting yang harus diperhatikan semua pihak.

“Saat ini, salah satu isu penting yang perlu kita perhatikan bersama adalah pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yang kehilangan orangtua akibat pandemi," kata Bintang, dikutip dari siaran pers, Kamis (30/9/2021).

Bintang mengatakan, berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya bersama UNICEF telah menginisiasi pengembangan sistem pendataan bagi anak-anak tersebut melalui RapidPro.

Per 30 September 2021, kata dia, tercatat sebanyak 25.406 anak dari 31 provinsi yang kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya akibat Covid-19.

Pendataan RapidPro tersebut merupakan data pelaporan langsung sehingga dapat memprediksi data real yang lebih besar lagi.

Baca juga: Wagub DKI: Kita Harus Siap Kemungkinan Gelombang Ketiga Covid-19

"Saya minta pemerintah daerah terus proaktif dalam melakukan pendataan yang sangat penting ini," kata dia.

Sebagai salah satu pendukung, Kementerian PPPA dan UNICEF Indonesia juga turut bekerja sama dalam upaya memberikan perawatan, pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak-anak tersebut.

Kepada Kementerian PPPA, UNICE Indonesia menyerahkan secara simbolis paket bantuan untuk anak yang orangtuanya meninggal dunia arena Covid-19.

Terdapat 1.250 recreational kit yang terdiri dari berbagai permainan edukatif ramah anak dan 11.000 paket alat pelindung diri untuk petugas di lapangan.

Bantuan tersebut akan diteruskan kepada 10 pemerintah daerah yang data laporan RapidPro-nya terbanyak per 26 September 2021 melalui dua kali tahap pengiriman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.