ICW Minta Kapolri Beri Sanksi ke Firli Bahuri, Pemecatan Dirasa Pantas

Kompas.com - 30/09/2021, 12:10 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Domumentasi Humas KPKKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan sanski pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, sanksi itu perlu diberikan karena melihat sikap yang berbeda antara Listyo dan Firli terkait 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan KebangsaN (TWK).

“Rasanya pantas jika Firli segera diberhentikan dari keanggotaan Korps Bhayangkara,” kata Kurnia pada Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

“Dengan tindakannya dalam penyelenggaraan TWK yang malaadministrasi dan melanggar HAM, secara langsung ia telah mencoreng lembaga kepolisian,” ucap dia.

Baca juga: Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Kurnia menilai, sikap Listyo yang berencana mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri bertolak belakang dengan sikap Firli yang memberhentikan pegawai tersebut karena disebut tak lolos TWK.

Dari dua sikap yang bertolak belakang ini, Kurnia menduga Listyo menyadari ada tindakan keliru yang dilakukan Firli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Tidak salah dan mungkin sesuai ekspektasi masyarakat agar Kapolri memberikan sanksi kepada Firli. Sebab sekali pun Firli saat ini menjadi Ketua KPK, ia masih berstatus sebagai anggota Polri,” imbuh dia.

KPK memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang dinyatakan berstatus Tak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi ASN.

Namun, dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk memboyong para pegawai tersebut menjadi ASN Polri.

Listyo mengatakan bahwa kontribusi 56 pegawai itu diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kepolisian.

Baca juga: Sehari Jelang 57 Pegawai KPK Diberhentikan, Penjagaan Gedung Merah Putih Diperketat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.