Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenang Sabam Sirait, Ketum PGI: Pelintas Batas Itu Telah Pergi

Kompas.com - 30/09/2021, 09:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

Gomar menegaskan, Sabam tetap bersuara keras menentang praktik Orba yang sempat menyensor khotbah-khotbah Jumat di masjid.

Sebagai pelintas batas, lanjutnya, Sabam tidak hanya berjuang bagi penegakan demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia, tetapi juga di mancanegara.

"Dia sangat kuat mendukung kemerdekaan negara Palestina, dan dengan kukuh menolak untuk berkunjung ke Israel. Dalam berbagai kesempatan, dia dengan lantang membela perjuangan rakyat Irak untuk menegakkan kedaulatan mereka, seraya mengecam keras serangan Amerika atas Irak," nilai Gomar.

Gomar merasa sangat kehilangan Sabam Sirait yang disebutnya sebagai seorang pelintas batas.

Baca juga: Sebelum Meninggal, Sabam Sirait Jalani Perawatan 2 Bulan di RS

Namun, menurut dia, banyak jejak dalam perjalanan bangsa Indonesia yang ditinggalkannya. Jejak itu, kata Gomar, juga ditinggalkan Sabam dalam tubuh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

"Dia sebut (HKBP) sebagai agamanya, dan tentu dalam diri GMKI dan PGI. Salemba Sepuluh telah menjadi rumah kedua baginya, di mana dia telah menjadi sumber inspirasi bagi kader-kader gereja," ucap Gomar.

"Selamat jalan, Bang Sabam! Engkau akan tetap hidup dalam memori-memori kami," pungkasnya.

Baca juga: Sabam Sirat Meninggal, Pemikirannya Dirasakan Banyak Kalangan

Diberitakan, anggota DPD Sabam Sirait meninggal dunia pada Rabu (29/9/2021) pukul 22.37 WIB, di RS Siloam Karawaci, Tangerang, Banten.

“Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga, Bapak Sabam Sirait (Ompung Marsahala Doli) di Usia 85 tahun Rabu 29 September 2021 pukul 22.37 WIB di RS Siloam Karawaci,” kata Putra Nababan, menantu Sabam, melalui pesannya, seperti dikutip Antara.

Politikus senior yang sebelumnya berkiprah di PDI-P tersebut meninggal dalam usia 85 tahun. Sabam Sirait lahir di Pulau Simardan, 13 Oktober 1936. Ia mengawali karier dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Parkindo periode 1967-1973.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com