Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Target Vaksinasi, Pembahasan Vaksin Booster Berbayar Dinilai Terlalu Dini

Kompas.com - 29/09/2021, 17:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Biologi Molekuler dan CEO Lipotek Inez Atmosukarto menilai, vaksinasi booster serta vaksinasi berbayar Covid-19 masih terlalu dini untuk dibahas saat ini.

Sebab, Inez berpandangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2.

“Jadi, bagi saya sebenarnya saat ini adalah terlalu prematur untuk membahas baik booster maupun vaksin berbayar karena kita harus fokus kepada mencakupi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu,” kata Inez dalam pemaparan survei bertajuk “Kata Warga Tentang Vaksinasi Berbayar” secara virtual. Rabu (29/9/2021).

Baca juga: 7.364 Nakes di Tangsel belum Dapat Jatah Booster Vaksin Covid-19

Peneliti vaksin ini mengatakan, seharusnya stok vaksin booster atau vaksin berbayar yang ada sebaiknya dipakai untuk memenuhi capaian vaksinasi pertama dan kedua, khususnya di daerah.

Menurut Inez, sebelum pemerintah membahas vaksinasi berbayar ini, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di masyarakat harus sudah lebih dari 70 persen.

“Vaksinasi ketiga ini sebaiknya belum dimulai sebelum vaksinasi pertama dan kedua cakupannya sudah di atas 70 peren dari seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Terlebih, ia menilai, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di sejumlah daerah Indonesia masih belum mencapai target.

“Saat ini kan kita mengetahui kan bahwa memang cakupannya besar di kota besar terutama Jakarta. Tapi kalau melihat di luar Jakarta, di luar Jawa, cakupannya masih jauh sekali dari ideal ya,” lanjutnya.

Baca juga: KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Selain itu, ia menekankan, vaksinasi booster nantinya juga harus tetap menjadi kewajiban pemerintah.

Masyarakat rentan yang dimaksudnya diantaranya lansia serta masyarakat rentan karena pekerjaannya berisiko Covid-19.

“Untuk yang lain mungkin dengan program booster berbayar. Tapi, again, ini masih terlalu dini kita untuk membahasnya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis dan berbayar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Baca juga: Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Skema vaksin booster gratis, imbuhnya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com