Masyarakat Pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Kirim 1.505 Surat ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat untuk Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara pada Rabu (29/9/2021).

Adapun, Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung ACLC KPK atau gedung lama KPK itu didirikan oleh jaringan solidaritas masyarakat sipil.

Kantor darurat ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi saat ini.

Seperti diketahui, 56 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Baca juga: Kecewa terhadap KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Mereka dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Melalui kantor darurat, mereka mengajak masyarakat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan polemik TWK yang dinilai sebagai upaya penyingkiran pegawai.

"Sebanyak 1.505 surat ini terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring dan 588 surat disampaikan melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, baik dengan datang langsung maupun melalui jasa pengiriman," ujar perwakilan masyarakat Kantor Darurat dari LBH Jakarta, Arief Maulana, melalui siaran pers, Rabu.

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi menerima surat-surat tersebut sejak hari pertama pembukaan, 15 September 2021.

Baca juga: Setujui Kapolri, Jokowi Dinilai Memahami KPK Jadikan TWK Alat Singkirkan 56 Pegawai

Selain menyampaikan surat-surat dari masyarakat, ujar Arief, perwakilan masyarakat ini juga menyampaikan Petisi change.org yang telah ditandatangani 70.503 orang.

Masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh Indonesia, selain dari Jakarta antara lain Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi.

"Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling," kata Arief.

Sebanyak enam orang perwakilan masyarakat yang mengantarkan surat dan petisi ke Presiden, kata dia, adalah Ketua BEM STHI Jentera, Renie Aryandani, Sekjen KASBI Sunarno, dua orang korban korupsi Bansos Eni Rohayati dan Donris Sianturi, dan dua orang akademisi dari Universitas Andalas, Charles Simabura dan Feri Amsari.

Baca juga: Mahfud Jelaskan Dasar Hukum Jokowi Izinkan Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Menurut Arief, pesan untuk Presiden dalam surat-surat ini beragam. Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK yang disebut tidak lolos TWK.

Pesan lain adalah meminta perhatian Presiden Jokowi terhadap rakyat. Salah satunya adalah yang menyebut bahwa masa pandemi sudah sangat sulit untuk rakyat.

"Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK," tulis seorang warga bernama Seva dalam sebuah surat.

Baca juga: Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Arief menuturkan, antusiasme masyarakat dalam mendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi juga terus tumbuh. Hingga saat ini sudah ada dua daerah yang ikut mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, yakni Bandung dan Jawa Tengah.

"Berdirinya kantor darurat di berbagai daerah ini adalah simbol kekecawaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo," kata Arief.

"Pendirian kantor darurat ini adalah simbol bahwa gerakan antikorupsi akan terus ada meskipun KPK hancur lebur," ucapnya.