RI Sampaikan Kekhawatiran tentang Diskriminasi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 29/09/2021, 14:46 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Krisiandi

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan Kawasan Perkembangan di AS, Palestina, Afghanistan dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan kekhawatiran tentang adanya diskriminasi vaksin Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Retno selaku co-chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG) dalam pertemuan Gavi Board dengan para co-chairs COVAX AMC EG saat kunjungannya ke Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat.

"Saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksinasi dengan jenis yang mendapatkan emergency use listing (EUL) dari WHO, tetapi masih dilarang masuk ke negara tersebut," kata Retno dalam konferensi pers, Rabu (29/9/2021)

"Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka," lanjut dia.

Oleh karena itu, RI meminta agar WHO, GAVI, dan COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin tersebut.

Apalagi diakuinya bahwa GAVI Council pun sangat mengkhawatirkan diskriminasi tersebut.

"Mereka akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO," kata Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga mengusulkan agar negara berkembang dapat dimasukkan ke dalam rantai pasokan vaksin global.

Hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas produksi vaksin Covid-19 oleh negara-negara produsennya.

"Produsen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan sudah saatnya negara berkembang dimasukkan dalam rantai pasokan vaksin global," ujar Retno.

Saat ini, kata dia, diperlukan 11 miliar dosis untuk memenuhi target vaksinasi 70 persen penduduk dunia pada pertengahan 2022.

Dengan demikian, untuk memenuhi target tersebut pihaknya menyarankan agar para produsen meningkatkan produksi pasokan vaksin dan melakukan dose-sharing (berbagi dosis).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.