KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Muara Enim

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidikan atas dua kasus yang berkaitan itu telah dimulai pada September 2021.

“Pada kegiatan ini, tim penyidik telah melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di DPRD Muara Enim dan juga telah melalukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Ali mengatakan, sejauh ini tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan pemanggilan para saksi guna melengkapi keterangan yang dibutuhkan pada proses penyidikannya.

Baca juga: 56 Pegawai KPK Bakal Direkrut Jadi ASN Polri, Komnas HAM Nilai sebagai Sikap Presiden

KPK, ujar dia, akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkaranya, pasal-pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan.

“KPK akan terus menyampaikan update penanganan perkaranya agar masyarakat bisa turut mengawal dan mengawasinya sebagai bentuk transparansi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi,” kata Ali.