Kompas.com - 28/09/2021, 18:01 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (28/9/2021) sore.

Surat tersebut dikirim terkait keprihatinan ICW terhadap pemberantasan korupsi terkini, terutama setelah kebijakan pimpinan KPK yang mempercepat pemberhentian 56 pegawai.

“Surat telah diantarkan melalui aplikasi ojek online ke Istana Negara tepat pukul 17.00 WIB dan juga disertai dengan mengirimkan secara daring ke alamat e-mail Kementerian Sekretariat Negara melalui humas@setneg.go.id dan persuratan@setneg.go.id,” ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam siaran pers, Selasa.

Baca juga: Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Dalam surat bernomor 294/SK/BP/ICW/IX/21 itu, ICW selaku kelompok masyarakat sipil anti-korupsi merasa sangat prihatin atas situasi terakhir yang terjadi di KPK dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“KPK sebagai badan anti- korupsi yang selama ini sangat disegani, baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia kini sedang terpuruk,” ucap Adnan.

Apalagi, ujar dia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK terus merosot dari waktu ke waktu.

Menurut Adnan, pada saat yang sama, upaya pemberantasan korupsi mengalami ketidakpastian dan bahkan, kemunduran.

Ia mengatakan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 memburuk dan menjadikan Indonesia kembali sebagai negara yang dianggap sangat korup.

“Kami mengamati, melihat dan mengevaluasi bahwa gonjang-ganjing KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena Bapak Presiden gagal untuk bersikap tegas dan keras terhadap siapa pun yang menganggu upaya pemberantasan korupsi,” ucap Adnan.

“Bahkan Bapak Presiden langsung yang membuka keran bagi pelemahan kerja pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK,” kata dia.

Baca juga: Menurut ICW, Ini 3 Faktor Penyebab Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Selain itu, menurut Adnan, persoalan pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan tanggung jawab Presiden RI.

Ia menilai, gagalnya presiden Jokowi dalam memilih dan menempatkan para calon pimpinan KPK yang berintegritas tinggi melahirkan berbagai persoalan di badan anti-rasuah ini, termasuk berbagai pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh pimpinan KPK terpilih.

“Kami melihat Bapak Presiden juga enggan bersikap dan seolah lari dari tanggung jawab untuk mengurai dan menyelesaikan kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK,” kata Adnan.

“Padahal jika Bapak Presiden sanggup menggunakan ketajaman hati nurani untuk melihat situasi tersebut, maka dengan sangat mudah Bapak Presiden mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ucap dia.

Baca juga: Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Lebih lanjut, menjelang hari akhir nasib 56 pegawai KPK pada tanggal 30 September 2021, ICW melihat bahwa Presiden Jokowi juga tidak mengambil sikap. 

“Kami mengartikan sikap diam Bapak Presiden RI sebagai persetujuan secara tidak langsung atas pemecatan secara sewenang-wenang 56 pegawai KPK tersebut,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Nasional
Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Nasional
Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Nasional
Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Nasional
Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Nasional
Sepi Peminat, Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di 4 Kecamatan Diperpanjang

Sepi Peminat, Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di 4 Kecamatan Diperpanjang

Nasional
Cerita Jokowi Bertemu Pemimpin Negara G20: Semuanya Pusing

Cerita Jokowi Bertemu Pemimpin Negara G20: Semuanya Pusing

Nasional
Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!

Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!

Nasional
Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Nasional
Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

Nasional
Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Diharap Tak Cuma Formalitas

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Diharap Tak Cuma Formalitas

Nasional
Kabaharkam Sebut Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung Sudah Bertugas Sesuai SOP

Kabaharkam Sebut Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung Sudah Bertugas Sesuai SOP

Nasional
Wapres Ajak Pj Gubernur hingga Tokoh Masyarakat Percepat Pembangunan Papua Selatan

Wapres Ajak Pj Gubernur hingga Tokoh Masyarakat Percepat Pembangunan Papua Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.