Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Kompas.com - 28/09/2021, 17:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi terkait meningkatnya kasus Covid-19 pada anak pasca-penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan pembukaan mal untuk anak usia di bawah 12 tahun.

“Berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Pemerintah harus segera lakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak terus meningkat,” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

Netty mengatakan, sebelumnya sejumlah pihak seperti organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) telah meminta pemerintah untuk menunda PTM.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM.

“Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," ujarnya.

Baca juga: Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Apalagi, tambah dia, berdasarkan data pada 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun dari target 26 juta, baru terlaksana 12,79 persen untuk dosis 1 dan 8,84 persen untuk  dosis 2.

Melihat data itu, Netty menilai bahwa realisasi vaksinasi bagi anak 12 hingga 17 tahun masih rendah.

"Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksinasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar.

Hal itu dinilainya lantaran banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah.

"Baru 59 persen sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka,” katanya.

Hingga saat ini, kata dia, dengan jumlah masyarakat terinfeksi mencapai lebih dari 4 juta orang dan meninggal lebih dari 140.000 orang, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang harus waspada pandemi.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

Namun, ia mengaku khawatir karena saat ini mobilitas masyarakat justru semakin tinggi.

Ia menilai, saat ini sudah terdapat sejumlah pelonggaran yang dilihat dari semakin padatnya operasional transportasi publik, dan pusat perbelanjaan yang semakin ramai.

“Bahkan anak-anak di bawah 12 tahun pun sekarang sudah dibolehkan memasuki mal dan pusat perbelanjaan. Kondisi seperti ini rawan memicu penularan," imbuh dia.

Oleh karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan PTM terbatas dan perizinan bagi anak-anak memasuki mal.

"Antisipasi suasana euforia masyarakat karena turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi munculnya gelombang ketiga," pesan dia.

"Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, muncul klaster kasus Covid-19 pada anak di sekolah. Adapun kejadian ini muncul di saat PTM terbatas kembali dilaksanakan.

Baca juga: Sudah 9 Bulan Insentif Nakes Covid-19 Aceh Utara Belum Juga Cair, Sekda: Ada Kesalahan Penempatan Anggaran

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan pihak sekolah untuk berhati-hati dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona dalam menggelar pembelajaran tatap muka.

"Saya meminta kepada satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan peserta didik dari penularan Covid-19," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (23/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com