“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

CERITA soal ghosting atau menghilang tanpa kabar dan meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan tidak saja milik Felicia Tissue dan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Istilah ghosting sebetulnya muncul dari percakapan kalangan milenial di media sosial untuk mendeskripsikan putusnya hubungan percintaan antara sepasang kekasih.

Alasan ketidakcocokan sehingga tidak menemukan titik temu menjadi problem utama dari ghosting.

Bahkan ghosting menjadi kategori akut dalam relasi antara dua pihak ketika salah satu pihak merasa adanya toxic dalam hubungan asmara itu.

Ghosting juga membuat status relasi menjadi tidak jelas. Jadian tidak, bubaran juga belum dinyatakan resmi. Semacam PHP, pemberi harapan palsu.

Ghosting membawa dampak psikologis yang dalam, terutama ketika relasi sebelumnya telah terjalin begitu lama dan intens.

Sehingga bisa disadari, Felicia yang mengaku pernah dijanjikan akan dinikahi oleh Kaesang bahkan telah dikenalkan dalam forum resmi keluarga Presiden Jokowi merasa kecewa, terluka, dan malu.

Kemesraan yang selama ini terjalin indah menjadi konflik terbuka karena ghosting. Komunikasi yang tersumbat karena ada salah satu pihak mem-block akses komunikasi menimbulkan sikap permusuhan.

Persoalan yang seharusnya menjadi ranah pribadi berubah menjadi perang terbuka. Urusan pribadi menjadi konsumsi publik. 

Ghosting politik di Bojonegoro

Ghosting tidak saja terjadi di dunia percintaan kalangan milenial, tapi juga di ranah politik. Ghosting politik bahkan kerap mewarnai relasi kekuasaan antara kepala daerah dengan wakilnya. Ini fenomena yang kian terbuka di panggung demokrasi kita.

Tanpa malu dan tedeng aling-aling, Bupati Bojonegoro di Jawa Timur Anna Mu’awanah menulis segala kekurangan yang dimiliki wakilnya Budi Irwanto dalam grup percakapan WhatsApp.

Karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irwanto melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Tidak ketinggalan, anak Budi juga mengadukan kasus ini ke kepolisian karena menjadi pihak yang disebut-sebut oleh Anna (Kompas.com, 25 September 2021).

Baca juga: Ketika Bupati Bojonegoro Dipolisikan Wakilnya, Konflik Bermula dari Soal Data Covid-19

Perseteruan terbuka ini sungguh tidak elok, hanya menggambarkan ketidakharmonisan personal yang memang telah berlangsung pasca-kemenangan mereka di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 lalu. Anna berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Budi kader PDI Perjuangan.

Gesekan politik baik saat koalisi dibangun, kekompakkan saat kampanye hingga ketidakjelasan komitmen pembagian tugas pemerintahan usai terpilih merupakan beberapa faktor terjadinya ghosting politik.

Wakil Bupati merasa tidak dilibatkan, sementara Bupati mengganggap dirinya bisa mengerjakan sendiri tanpa kontribusi wakil. Padahal komunikasi birokrasi seharusnya menjadi “koentji”.