Kompas.com - 28/09/2021, 08:43 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kunjungan kerja ke Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (27/9/2021). Firli mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum dalam menyusun RAPBD.

Dokumentasi Humas KPKKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kunjungan kerja ke Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (27/9/2021). Firli mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum dalam menyusun RAPBD.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal itu, Firli sampaikan dalam kunjungan kerja KPK ke Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (27/9/2021).

Menurut dia, pokok-pokok pikiran dalam RAPBD nyatanya sering dijadikan "lahan proyek" bagi anggota DPRD nakal yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.

Baca juga: Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

“Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan anggota DPRD Jambi yang terlibat kasus korupsi," ujar Firli, melalui siaran persnya, Selasa (28/9/2021).

Firli mengatakan, kesejahteraan umum merupakan bagian dari tujuan negara. Oleh sebab itu, menurut dia, anggota DPRD Jambi bisa ikut campur tangan melalui tujuh indikator tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Indikator pertama, kata Firli, adalah penurunan angka kemiskinan. Firli mengajak para anggota DPRD Kabupaten/Kota itu untuk menelaah lebih jauh apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini juga meminta anggota DPRD Jambi untuk melihat apakah dalam penyusunan RAPBD sudah ada program mengenai penurunan angka pengangguran sekaligus program peningkatan lapangan pekerjaan.

Kemudian, dia juga mengingatkan program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan. Sebab, ujar Firli, angka kematian ibu melahirkan di Jambi lebih tinggi dibanding secara nasional yaitu 0,62 persen. Sementara persentase nasional hanya 0,3 persen.

Lebih lanjut, Firli juga memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka gini ratio.

Tujuh indikator tersebut, kata dia, penting dipahami oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022 sesuai dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Baca juga: Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.