Kompas.com - 27/09/2021, 20:14 WIB
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, judicial review (JR) atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) merupakan teror bagi Demokrat maupun partai-partai lainnya.

"Permohonan JR terhadap AD dan ART Partai Demokrat Hasil kongres 2020 benar-benar menjadi teror di siang hari bolong untuk Partai Demokrat dan mungkin saja untuk partai-partai politik lainnya, narasinya terobosan hukum namun di balik itu yang terasa adalah teror dengan gunakan hukum sebagai alatnya," kata Benny dalam siaran pers, Senin (27/8/2021).

Benny menuturkan, jika MA mengabulkan JR tersebut, maka MA sama saja menyamakan AD/ART partai politik dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Benny menuturkan, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah menyatakan bahwa yang menjadi Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan, MA hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya lebih tinggi.

"AD dan ART Parpol tidak tergolong dalam jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek pengujian di MA," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Benny, anggota parpol atau pengurus parpol yang dirugikan akibat berlakunya AD/ART semestinya mengajukan gugatan kepada mahkamah partai atau menggugat Menkumham ke pengadilan tata usaha negara karena telah mengesahkan AD dan ART yang dihasilkan dalam kongres Partai.

"Tidak ada dasar legal bagi yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan judicial review ke MA apalagi kalau bersangkutan ikut dalam kongres partai yang telah menyetujui perubahan AD dan ART tersebut," ujar Benny.

Baca juga: SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Benny mengatakan, jika JR atas AD/ART Partai Demokrat dikabulkan MA, maka akan menjadi preseden buruk untuk kehidupan partai politik di Tanah Air.

"Bukan hanya menerobos jalan baru untuk intervensi kekuasaan dalam urusan internal parpol tapi akan mengganggu otonomi parpol untuk mengurus dirinya sendiri," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.