Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memaklumi hasil survei soal tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR paling rendah di antara institusi lainnya. Ia mengakui perlu ada perbaikan kinerja anggota partai politik dan DPR.

"Memang kita akui, ada beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki terutama dari aspek kinerja partai politik dan kemudian persepsi publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat," kata Eddy, saat dihubungi, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Namun, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini juga menyoroti sisi lain kinerja anggota DPR dan partai politik yang menurutnya sangat aktif di masa pandemi Covid-19.

Eddy mengeklaim, anggota dewan aktif menangani permasalahan ekonomi, sosial, dan kesehatan, bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Dan ini sudah berjalan 1,5 tahun sejak Covid-19 merebak di Indonesia. Jadi sesungguhnya, Covid-19 itu adalah sebuah ajang di mana partai politik berlomba-lomba membantu masyarakat untuk bisa teringankan bebannya dalam menghadapi Covid-19," kata dia.

Eddy berharap kinerja DPR dalam penanganan pandemi juga menjadi salah satu aspek dalam survei ke depan.

Selain itu, Eddy juga tak sepenuhnya sepakat bahwa kinerja anggota DPR rendah. Menurut dia, anggota dewan terus bekerja selama pandemi, misalnya terkait fungsi legislasi atau membuat undang-undang.

"Kami di DPR masih tetap bekerja, tetap menjalankan tugas-tugas, tetap secara fisik hadir, karena menuntaskan beberapa target pembuatan undang-undang. Sehingga kami rasa kewajiban kami ini jangan sampai terhenti atau terhambat karena Covid-19," tutur Eddy.

Baca juga: Formappi Anggap Kinerja DPR 2019-2024 Terburuk Selama Reformasi

Ia menilai, hal-hal positif di DPR sejauh ini belum terekam dalam berbagai survei sehingga tidak diketahui secara luas oleh masyarakat.

Kendati demikian, Eddy mengaku tetap menghormati hasil survei tersebut dan menjadikannya sebagai pemicu bagi dirinya sebagai anggota DPR dan elite partai politik untuk bekerja lebih besar ke depannya.

Ia mengingatkan kepada anggota partai politik agar tidak tersangkut masalah hukum karena hal itu akan memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

"Bekerja tanpa pamrih, bekerja lurus dalam artian tidak ada permasalahan yang menyangkut permasalahan hukum. Sehingga persepsi publik terhadap anggota DPR, terhadap partai politik itu bisa meningkat," ungkapnya.

"Ujung-ujungnya adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Jika kami mampu untuk menunjukkan bahwa anggota DPR bahwa partai politik betul-betul bekerja sepenuhnya, saya kira, kami bisa memulihkan trust itu," lanjut dia.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan survei terbaru dari Indikator Politik, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi yang terendah dengan 48 persen. Kemudian, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 50 persen.

Selanjutnya, DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen, MPR 57 persen, kejaksaan 61 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, tidak mengherankan jika tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partai politik selalu rendah.

"Dari dulu tidak naik kelas tingkat kepercayaan publik terhadap kedua institusi ini. Tapi kalau KPK turun buat saya ini berita baru, meskipun buat masyarakat sipil ini bukan hal yang mengagetkan terutama setelah revisi UU KPK," ucapnya, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).