Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/09/2021, 15:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan sejumlah penyebab kepercayaan publik terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu rendah.

Menurut dia, perilaku anggota DPR dan partai politik yang koruptif, eksklusif serta kerap membohongi rakyat, telah menciptakan jarak.

"Perilaku ini yang membuat kita semakin berjarak dengan masyarakat. Perilaku ini yang membuat lembaga DPR semakin dijauhi oleh rakyat," kata Ali, melalui keterangan pers, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Ali menuturkan, partai politik tidak mungkin memperkuat demokrasi jika berjarak dengan masyarakat.

Oleh karena itu, jika parpol ingin memperkuat demokrasi, maka tidak ada pilihan selain meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Partai politik bersama anggotanya harus mulai berbenah diri, melakukan pendekatan, dan mengubah perilaku," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR itu juga mengingatkan para kader untuk membawa harapan masyarakat.

Ia mengatakan, anggota DPR dari Fraksi Nasdem juga harus mengetahui permasalahan maupun keluhan masyarakat.

Ali mengingatkan soal pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat mendirikan partai yakni membawa harapan-harapan masyarakat.

"Ketua umum tidak pernah menutup mata terkait permasalahan itu. Kalau kita ingin masuk, tetapi belum bisa mengubah perilaku politik, maka paling tidak mulai memberikan contoh yang baik," tutur dia.

Baca juga: Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan survei terbaru dari Indikator Politik, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi yang terendah dengan 48 persen. Kemudian, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 50 persen.

Berikutnya, DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen, MPR 57 persen, kejaksaan 61 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, tidak mengherankan jika tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partai politik selalu rendah.

"Dari dulu tidak naik kelas tingkat kepercayaan publik terhadap kedua institusi ini. Tapi kalau KPK turun buat saya ini berita baru, meskipun buat masyarakat sipil ini bukan hal yang mengagetkan terutama setelah revisi UU KPK," ucapnya, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com