Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan sejumlah penyebab kepercayaan publik terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu rendah.

Menurut dia, perilaku anggota DPR dan partai politik yang koruptif, eksklusif serta kerap membohongi rakyat, telah menciptakan jarak.

"Perilaku ini yang membuat kita semakin berjarak dengan masyarakat. Perilaku ini yang membuat lembaga DPR semakin dijauhi oleh rakyat," kata Ali, melalui keterangan pers, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Ali menuturkan, partai politik tidak mungkin memperkuat demokrasi jika berjarak dengan masyarakat.

Oleh karena itu, jika parpol ingin memperkuat demokrasi, maka tidak ada pilihan selain meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Partai politik bersama anggotanya harus mulai berbenah diri, melakukan pendekatan, dan mengubah perilaku," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR itu juga mengingatkan para kader untuk membawa harapan masyarakat.

Ia mengatakan, anggota DPR dari Fraksi Nasdem juga harus mengetahui permasalahan maupun keluhan masyarakat.

Ali mengingatkan soal pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat mendirikan partai yakni membawa harapan-harapan masyarakat.

"Ketua umum tidak pernah menutup mata terkait permasalahan itu. Kalau kita ingin masuk, tetapi belum bisa mengubah perilaku politik, maka paling tidak mulai memberikan contoh yang baik," tutur dia.

Baca juga: Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan survei terbaru dari Indikator Politik, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi yang terendah dengan 48 persen. Kemudian, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 50 persen.

Berikutnya, DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen, MPR 57 persen, kejaksaan 61 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, tidak mengherankan jika tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partai politik selalu rendah.

"Dari dulu tidak naik kelas tingkat kepercayaan publik terhadap kedua institusi ini. Tapi kalau KPK turun buat saya ini berita baru, meskipun buat masyarakat sipil ini bukan hal yang mengagetkan terutama setelah revisi UU KPK," ucapnya, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).