Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai kemerosotan tingkat kepercayaan publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang wajar.

Feri menduga kemerosotan itu terjadi karena beberapa faktor.

“Akibat Undang-Undang KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 dan upaya alih status pegawai KPK dan berbagai problematika yang menyentuh Pimpinan KPK,” terang Feri dihubungi Kompas.com, Senin (27/9/2021).

Dalam pandangan Feri, masalah yang dialami Pimpinan KPK yang berpengaruh pada merosotnya tingkat kepercayaan publik itu terkait dengan persoalan pelanggaran kode etik.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

“Terutama persoalan etik Firli Bahuri dan Lili Pintauli, (jadi) wajar saja tingkat kepercayaan publik merosot dan menurut saya ini bagian terencana untuk mematikan KPK,” jelas dia.

Diketahui Ketua KPK Firli Bahuri pernah diputus melakukan pelanggaran etik ringan karena menyewa helikopter untuk kepentingan pribadi.

Sementara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli beberapa waktu lalu baru saja dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena berkomunikasi dengan pihak berperkara.

“Jadi wajar ada penurunan luar biasa itu jika melihat performa KPK yang kian menurun dan standar etiknya makin jauh dan rendah,” imbuh Feri.

Diketahui berdasarkan hasil survei Indikator tingkat kepercayaan publik pada KPK menempati urutan keempat setelah TNI, Presiden dan Polri.

Adapun tingkat kepercayaan publik pada KPK hanya 65 persen.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik pada TNI adalah 95 persen, kemudian tingkat kepercayaan publik pada Presiden 82 persen dan tingkat kepercayaan pada Polri adalah 71 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

“Biasanya KPK kalau tidak nomor dua, satu. Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat empat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK,” terang Direktur Eksekutif Indikator Poling Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (26/9/2021).

Survei Indikator Politik terkait persepsi publik atas isu-isu terkini diselenggarakan dengan metode wawancara yang melibatkan 1.209 responden pada 17-21 September 2021.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.