Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Kompas.com - 26/09/2021, 20:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pohon Beringin harus kembali kokoh

Bukan Partai Golkar namanya jika tidak berhasil mengatasi “rapuh dan keroposnya” dalam batang, ranting dan akarnya. Perjalanannya sebagai satunya-satunya partai yang dibuat “mendominasi” di masa Orde Baru, terpecah karena konflik selama masa reformasi dan tetap stabil selama satu dasawarsa belakangan ini membuat Golkar kian dewasa dan terbiasa mengatasi konflik.

Munculnya partai-partai sempalan dari Golkar seperti Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Hanura, Gerindra, dan Nasdem tidak otomatis membuat Golkar tumbang.

Dari pemilu ke pemilu, suara Golkar berada di peringkat 3 besar nasional. Pada Pemilu 2019 lalu, Golkar menempatkan 85 wakilnya di antara 575 anggota DPR. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, calon-calon dari Golkar menggaet kemenangan di 165 daerah dari 270 daerah yang menggelar pilkada.

Belum lagi dalam pemilihan Presiden (Pillpres), walaupun tidak ada kadernya yang dimajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam beberapa kali Pilpres, Golkar selalu ikut dalam gerbong pemerintahan koalisi pemenang Pilpres. Walau mendukung pasangan yang kalah di Pilpres pun, berkat strategi “marketing” Golkar yang piawai bisa mendapat jatah di kabinet.

Pengalaman di Pilpres 2004 misalnya, ketika Golkar mendukung pasangan Megawati Soekarnoputeri–Hasyim Muzadi yang kalah, Golkar masih diajak Susilo Bambang Yudhoyono di kabinetnya. Golkar sepertinya tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Siapapun rezim yang berkuasa, Golkar selalu ada di dalam kabinet. Ibarat plesetan sebuah merek minuman, siapa pun presidennya, Golkar akan selalu ada.

Kehadiran Golkar harus tetap ada dalam tata bangunan demokrasi kita. Sebagai salah satu partai politik, Golkar merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Idealnya partai politik menjadi sebuah medium ekspresi politik dari warga negara dan harus menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

Kasus rasuah yang menimpa Azis Syamsuddin hendaknya dijadikan Golar sebagai entry point untuk proses “reboisasi” di pohon beringin. Golkar harus menyiangi kembali beringin dengan nilai-nilai kerakyatan. Memberi pupuk kereligiusan dalam berpartai dan menyiram pohon beringin secara rutin dengan solidaritas dan empati kepada rakyat.

Ada baiknya motivasi yang dicantumkan Azis Syamsuddin dalam sebuah laman biografinya, “menjalankan sumpah jabatan sebagai sarana ibadah” bisa dimaknai dengan perbuatan yang nyata oleh kader-kader Golkar yang lain. Bukan sekadar kalimat kosong yang habis digarong oleh begal-begal politik....

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com