Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Kompas.com - 25/09/2021, 21:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar mengatakan, pembangunan Jalan Trans Papua saat ini telah mencapai 3.446 kilometer.

Adapun secara total nantinya Jalan Trans Papua akan membentang sepanjang 3.462 kilometer dari kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim Ha di Merauke, Papua.

“Sampai saat ini, perkembangan Trans Papua sudah tembus sepanjang 3.446 kilometer. ujar Billy dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (25/9/2021).

Billy menuturkan, pembangunan infrastruktur ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga: Walhi: Pembangunan Jalan Trans-Papua Hanya Menguntungkan 39 Perusahaan

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sejak 2015 mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

Pembangunan Jalan Trans Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antarwilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi.

Pembangunan Jalan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh Tanah Papua,” kata Billy.

"Kita semua berharap, Papua berkembang layaknya daerah maju lainnya. Ayo bersama-sama kita wujudkan itu semua!” tambah stafsus yang merupakan putra asli Papua ini.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan 14 paket fisik Jalan Trans Papua sempat terganggu karena situasi keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu belum stabil sejak Agustus 2019.

"Sejak Agustus 2019 sudah banyak paket pekerjaan kita yang agak macet pelaksanaannya. Dampak dari itu sampai Desember tahun lalu, yang di kota saja yang bisa bekerja," kata Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Marbun di Jayapura, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: KKB Bakar Alat Berat di Pegunungan Bintang, Proyek Jalan Trans Papua Dihentikan Sementara

Baru-baru ini, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Provinsi Papua.

Mereka membakar sebuah alat berat jenis ekskavator milik PT Wijaya Karya di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rabu (8/9/2021).

Ekskavator tersebut digunakan para pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua di Pegunungan Bintang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com