Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Kompas.com - 24/09/2021, 21:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Trimedya Panjaitan mengaku terkejut saat mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Wakil ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Langkah yang dilakukan KPK ini di luar dugaan kami, khususnya saya, di luar dugaan saya langsung melakukan penjemputan terhadap Pak Azis," kata Trimedya dalam tayangan Breaking News di Kompas TV, Jumat (24/9/2021).

Sebab, kata Trimedya, hingga Jumat sore, Azis diberitakan tengah melakukan isolasi mandiri dan meminta waktu untuk dapat menjalani pemeriksaan pada 4 Oktober 2021 mendatang.

Baca juga: Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Anggota Komisi III DPR itu juga belum mengetahui alasan KPK sampai harus menjemput Azis.

Sebab, lazimnya penjemputan dilakukan apabila seseorang tiga kali mangkir dari panggilan.

Sementara, sejauh ini belum ada keterangan dari KPK mengenai berapa kali Azis telah dipanggil.

"Dugaan saya, KPK tidak mau terulang seperti kasus-kasus terdahulu, katakanlah seperti kasus Pak Setya Novanto sehingga mengambil langkah-langkah yang baik, ucapnya.

"Dan ini cukup mengagetkan bagi kami di DPR, apalagi posisi yang dilakukan seperti itu anggota dewan dan sekaligus wakil ketua DPR," kata Trimedya.

Baca juga: KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Menurut Trimedya, hal itu menunjukkan KPK serius dalam menangani kasus-kasus korupsi, terlebih Azis memiliki posisi strategis yakni wakil ketua DPR dan juga wakil ketua umum Partai Golkar.

"Dan tentu kita menghormati kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," kata politikus PDI-P tersebut.

Diberitakan, KPK menjemput Azis dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam untuk diperiksa.

Azis sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan tengah menjalani isolasi mandiri.

Baca juga: Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Nasional
Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta

Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta

Nasional
Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Nasional
UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

Nasional
Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Nasional
Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Nasional
Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

Nasional
DKPP Copot Ketua KPU Manggarai Barat karena Kekerasan Seksual

DKPP Copot Ketua KPU Manggarai Barat karena Kekerasan Seksual

Nasional
Isu Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Masih dalam Penyidikan, Pendalaman

Isu Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Masih dalam Penyidikan, Pendalaman

Nasional
Pekerja Wajib Jadi Anggota Tapera jika Penghasilan Capai Upah Minimum

Pekerja Wajib Jadi Anggota Tapera jika Penghasilan Capai Upah Minimum

Nasional
Ketua Baleg DPR Mengaku Tak Tergesa-gesa Revisi UU TNI dan Polri

Ketua Baleg DPR Mengaku Tak Tergesa-gesa Revisi UU TNI dan Polri

Nasional
BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Dominan sampai September 2024

BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Dominan sampai September 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com