Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Kompas.com - 24/09/2021, 14:47 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman meminta pemerintah mengevaluasi data sebaran Covid-19 pasca ditemukannya klaster di sekolah.

Menurut Dicky, adanya klaster di sekolah menunjukkan bahwa saat ini penyebaran virus corona masih terjadi dengan intensitas cukup tinggi.

“Sebetulnya dari sisi manajemen resiko sudah benar bahwa ini ditemukan klaster, ini berarti Dinas (Pendidikan) sudah punya kesiapan dengan sistem deteksi,” terang Dicky dihubungi Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

“Yang menjadi masalah adalah tidak validnya data di masyarakat yang diklaim menurun, kasus menurun, tes positif menurun. Dengan klaster ini, data itu harus dievaluasi, direview, berarti ada yang salah,” tegas dia.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Menurut Dicky penyebaran Covid-19 di sekolah juga mencerminkan laju penyebaran virus di masyarakat.

“Ini ada yang enggak nyambung, antara data indikator epidemiologinya yang membuat PPKM turun, dengan apa yang terjadi di sekolah, klaster-klaster ini,” ungkap dia.

Dicky menjelaskan munculnya klaster di sekolah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mesti menguatkan kembali mekanisme testing, tracing, treatment (3T) dan protokol memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas (5M), dan vaksinasi.

“Kalau itu tidak dilakukan dengan kuat berarti tidak berpihak pada pemulihan, kalau saya lihat sekedar respon itu, dan saya lihat sekedarnya. Bahkan ada pelonggaran-pelonggaran. Kalau misal kita lakuan banyak tes, ketahuan kok, bakal ketauan masih ada banyak kasus penyebaran,” paparnya.

“Jadi jangan menganggap kita ini sudah aman, belum aman,” ucap Dicky.

Jika data tidak dibenahi Dicky khawatir bahwa pemerintah akan kaget dengan adanya kasus Covid-19 yang tiba-tiba kembali meningkat.

Baca juga: Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud Ristek soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

“Ya berbahaya kalau klaim data Itu tidak valid, ya lemah dukungannya, ya abai, dan artinya jangan kaget kalau (kasus Covid-19 kembali) meledak-ledak,” pungkasnya.

Adapun berdasarkan keterangan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito ada 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster baru Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (TPM) terbatas.

Wiku mengatakan, data itu disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 23 September 2021.

“Dari 47.033 sekolah yang disurvei hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster kasus (Covid-19) selama PTM dilakukan,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com