Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2021, 07:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sekolah di Tanah Air menjadi klaster penularan Covid-19 setelah kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) dilaksanakan. Munculnya klaster penularan ini perlu mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak, terutama terkait dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, evaluasi  terhadap pelaksanaan PTM pun perlu dilakukan, agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dilakukan dengan aman.

Terlebih, pada saat ini situasi pandemi masih terjadi di Indonesia, meski penambahan kasus harian mengalami penurunan.

Selain evaluasi, pihak sekolah juga harus segera menutup sementara kegiatan belajar mengajar yang telah dimulai. Tujuannya, agar dapat dilaksanakan disinfeksi terhadap gedung sekolah, pelacakan serta penelusuran terhadap kontak erat pasien Covid-19.

"(Evaluasi) khususnya (terhadap) penerapan protokol kesehatan, seperti skrining kesehatan, pengaturan kapasitas dan jaga jarak," ucap Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Langkah Bupati Semarang Antisipasi Klaster Covid-19 di Sekolah

Hingga kemarin, Satgas mencatat adanya 4.201.559 kasus Covid-19, setelah diketahui bertambah 2.881 kasus dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 4.012.448 dan 141.114 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Adapun berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 23 September, sekitar 2,77 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM menjadi klaster penularan Covid-19. Meski dari sisi persentase terbilang kecil, namun hal tersebut juga perlu mendapatkan perhatian.

"Kembali saya sampaikan bahwa sekecil apa pun angka kasus yang ada, jika tidak ditindaklanjuti dengan 3T yang tepat maka akan memperluas penularan," kata dia

Evaluasi

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap, munculnya klaster di sekolah dapat menjadi bahan evaluasi guna melakukan langkah perbaikan ke depan.

Baca juga: Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Ia menegaskan, PTM tetap penting untuk dilaksanakan guna mengurangi potensi learning loss yang terjadi selama masa pandemi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap PTM tujuannya bukan untuk menghentikan kegiatan tersebut.

"Kita minta peristiwa (klaster PTM) di tiga kabupaten ini, kita berharap pemda melakukan mitigasi dibantu oleh Kemendikbud dan dinas pendidikan untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan," kata Syaiful dalam rapat Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis.

"Tapi semangatnya bukan untuk menunda lagi PTM, semangatnnya adalah melakukan perbaikan dari yang sudah terjadi kluster," ujarnya.

Menurut Syaiful, PTM harus tetap berjalan meski muncul klaster baru Covid-19. Sebab, persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan 50 juta anak didik yang sebagian telah melaksanakan PTM.

Baca juga: Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Selain itu, penularan Covid-19 terhadap anak-anak lebih banyak terjadi di luar kegiatan PTM.

"Ketika ada klaster sekolah yang jumlahnya sekitar 1.200 kurang lebih, itu angka persentase yang kecil dibanding dengan ketika ada tingkat penularan hampir 350.000 anak-anak itu di luar PTM, di luar pelaksanaan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com