Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, percepatan vaksinasi perlu dilakukan untuk mengendalikan dampak potensi penularan Covid-19, terutama pada momen liburan akhir tahun.

“Sebentar lagi juga akan ada perayaan Tahun Baru, Natal. Pengalaman kita di acara hari raya besar, meski sudah ada pembatasan mobilitas, tetap saja terjadi arus warga yang signifikan. Akibatnya terjadi lonjakan kasus,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Adapun hal tersebut disampaikannya dalam acara vaksinasi dan pemberian bantuan sosial (bansos) yang diselenggarakan oleh Bharatasena Akabri 1996 di SMKN 2 Tangerang, Kamis.

Baca juga: Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Puan menilai, potensi lonjakan itu menjadi alasan bahwa vaksinasi harus terus digenjot oleh pemerintah.

Namun, selain itu ia menekankan seluruh pihak terkait penerapan protokol kesehatan yang tidak boleh kendor.

"Kita tahu, wilayah ini (Jabodetabek) paling tinggi mobilitas penduduknya, apalagi dengan mulai dibukanya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” tuturnya.

Dia menyebut, percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi perlu dilakukan.Hal ini mengingat berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19, salah satu sumber besar penularan Corona diakibatkan oleh mobilitas penduduk.

“Karena itu, percepatan vaksin untuk wilayah ini harus terus digenjot sebagai antisipasi dari sisi hulu,” tegasnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta semua waspada terhadap potensi gelombang ketiga Covid-19 akibat libur akhir tahun.

Puan berpandangan, jangan sampai terulang lagi lonjakan kasus Corona seperti Juni-Agustus lalu.

“Maka sebelum bulan Desember, Jabodetabek sebagai wilayah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, harus sudah mencapai kekebalan komunal,” imbau Puan.

Lebih lanjut, dia mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai perlunya antisipasi dampak libur akhir tahun.

Tak hanya di Jabodetabek, tambah dia, antisipasi itu harus dimiliki seluruh daerah di Indonesia.

“Karena itu vaksinasi harus digencarkan, juga secara nasional,” pinta dia.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi kegiatan yang digelar Polri dan TNI untuk membantu percepatan vaksinasi.

Apresiasi itu termasuk pelaksanaan vaksinasi di sekolah hari ini dalam upaya persiapan pembelajaran tatap muka (PTM).

Ia mengingatkan, pelaksanaan vaksinasi seharusnya memang dikerjakan dengan bergotong royong, sebagai contoh TNI-Polri.

"Tidak bisa sendiri-sendiri. Kemarin saya sama presiden ke Banten. Banten ini sudah cukup baik vaksinasinya, walaupun banyak kekurangan vaksinator, presiden minta bantuan vaksinator ke Kapolri dan Panglima TNI,” papar Puan.

Baca juga: Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Terkait percepatan vaksinasi, Ketua DPP PDI-P itu menyarankan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pihak swasta.

Dalam hal ini, ia mengaku akan membantu dengan mendorong lewat fungsi yang melekat pada DPR.

“Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang melakukan. TNI/Polri sudah melakukan segala sesuatunya, tapi kalau tidak ada sinergi semua pihak maka percepatan vaksinasi tidak akan tercapai,” sebutnya.

Adapun acara vaksinasi ini digagas alumni Akabri 1996 dari matra TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri.