Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/09/2021, 20:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika ada kasus positif Covid-19, sekolah harus segera ditutup.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi klaster penularan Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM).

"Jika ada kasus positif, maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan disinfeksi, pelacakan dan testing kontak erat," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Nama 6 Sekolah yang PTM Terbatasnya Sempat Ditutup Sementara karena Ditemukan Kasus Covid-19

Selain itu, pihak sekolah juga perlu melakukan evaluasi penerapan pembatasan.

Khususnya penerapan protokol kesehatan, seperti skrining kesehatan, pengaturan kapasitas siswa yang masuk sekolah dan disiplin menjaga jarak.

Dalam kesempatan tersebut, Wiku juga mengungkapkan, hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster baru Covid-19 selama pembelajaran tatap muka.

Angka ini berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 23 September 2021.

"Menurut data per 23 September, dari 47.033 sekolah yang disurvei hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster kasus (Covid-19) selama PTM dilakukan," ujar Wiku.

Wiku menjelaskan, saat ini dashboard perkembangan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah per wilayah dapat diakses di laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar.

Dengan fitur ini pemerintah daerah dan masyarakat dapat memonitor angka kasus Covid-19 dan kejadian klaster penularan secara aktual.

Menurut Wiku, melihat kasus nasional yang cenderung terkendali patut diapresiasi seluruh elemen yang mendukung pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

"Baik pemerintah daerah setempat, tenaga pengajar, orangtua murid serta peserta didik yang telah bekerja sama sebaik mungkin menjalankan pedoman sehingga tak terjadi kenaikan kasus yang signifikan," jelasnya.

"Namun, kembali saya sampaikan bahwa sekecil apapun angka kasus yang ada jika tidak ditindaklanjuti dengan 3T yang tepat maka akan memperluas penularan," tegas Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com