Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Kompas.com - 23/09/2021, 18:19 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pejabat publik menahan diri dalam menghadapi kritik dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menanggapi pelaporan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.

“Elite-elite pemerintahan perlu kiranya menahan diri untuk mengambil jalan hukum atas kritik yang disampaikan warga,” turur Amiruddin dihubungi Kompas.com, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Polda Metro Jaya Akan Panggil Luhut B Pandjaitan Terkait Laporan terhadap Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Tujuannya, lanjut Amiruddin, agar masyarakat dapat terus menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

“Kebebasan menyatakan pendapat itu penting bagi demokrasi dan akan bisa membuat kebijakan publik berkualitas,”

Amiruddin berpandangan dalam demokrasi kritik masyarakat pada pejabat publik lumrah terjadi.

Jika ada kritik yang tidak sesuai dengan fakta, Amiruddin meminta pejabat publik menjawabnya dengan data-data tandingan.

“Elite-elite pemerintah kan cukup dengan mengumumkan atau membuka data-data yang sahih untuk membantahnya,” imbuh dia.

Diketahui Luhut melaporkan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direkur Lokatatu Haris Azhar atas dugaan tindakan pencemaran nama baik.

Laporan itu disampaikan Luhut bersama kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (23/9/2021).

Kasus bermula dari pernyataan Fatia dan Haris di YouTube Haris Azhar, bahwa Luhut terlibat dalam penambangan di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Luhut kemudian mengirimkan somasi pada keduanya yang meminta mencabut pernyataan dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.

Tak kunjung memberi pernyataan maaf, Luhut akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Baca juga: Luhut Vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan Bermain Tambang di Papua

Konflik antara pejabat dan aktivis serta peneliti tidak hanya terjadi kali ini.

Pada Jumat (10/9/2021) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir ke Bareskrim Polri.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik karena menduga Moeldoko punya hubungan dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Nasional
Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres 2024

Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres 2024

Nasional
AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

Nasional
Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Nasional
Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com